Byklik.com | Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menerima audiensi Duta Besar China untuk Indonesia, Wang Lutong, di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu, 15 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Yandri mendorong penguatan kerja sama bilateral Indonesia–Tiongkok sebagai langkah strategis untuk mengentaskan daerah tertinggal melalui peningkatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pertukaran pengetahuan.
Menurutnya, kerja sama internasional saat ini tidak lagi berfokus pada bantuan sosial, melainkan pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas untuk mengatasi berbagai persoalan di daerah tertinggal.
“Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama di bidang pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan, sekaligus memastikan kelancaran pelaksanaan program tahun 2026,” ujarnya.
Yandri juga menekankan pentingnya penyesuaian nomenklatur kementerian seiring dinamika pemerintahan, dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Menurutnya, penyesuaian tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi, mengoptimalkan sumber daya, serta memperkuat koordinasi antarlembaga.
“Perubahan nomenklatur perlu segera dibahas, termasuk dalam perpanjangan kerja sama yang sedang berjalan,” katanya.
Selain itu, ia menilai penyusunan rencana kerja yang konkret menjadi kunci keberhasilan implementasi kerja sama. Rencana tersebut berfungsi sebagai peta jalan untuk memastikan target yang telah disepakati dapat tercapai.
Ia menyebut sejumlah program prioritas dalam 12 Aksi Bangun Desa, seperti Desa Tematik, Desa Ekspor, dan Desa Wisata, sebagai upaya mengoptimalkan potensi lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa.
“Dokumen turunan berupa plan of action penting disusun agar kerja sama dapat diimplementasikan secara lebih konkret,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Desa dan PDT Ariza Patria, Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.***
