Byklik.com | Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil menilai langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merupakan keputusan yang tepat untuk menjaga soliditas antarlembaga penegak hukum.
Menurut Nasir, pertemuan tersebut bukan sekadar simbolis, tetapi menjadi langkah nyata untuk meredam ketegangan sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, Kejaksaan, dan TNI dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan beradab.
“Dalam waktu singkat Kapolri Jenderal Sigit mengambil inisiatif mendinginkan suasana yang sempat panas. Tindakan bertemu dan bicara langsung telah menutup spekulasi liar soal gesekan antarlembaga kejaksaan dan kepolisian serta TNI,” ujar Nasir Djamil dalam siaran pers kepada Parlementaria di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.
Politikus Fraksi PKS itu mengakui masih ada pihak yang menilai silaturahmi tersebut hanya bersifat simbolik. Namun, ia meyakini pertemuan itu mampu mencairkan suasana yang sempat memanas menyusul proses hukum yang menimpa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Meski demikian, Nasir menegaskan proses hukum terhadap Febrie Adriansyah harus tetap berjalan secara objektif, transparan, adil, bertanggung jawab, dan berintegritas.
“Banyak kelompok masyarakat yang menaruh harapan bahwa proses hukum terhadap Febrie tetap mengedepankan profesionalitas dan integritas,” katanya.
Nasir juga meminta Presiden untuk mencari akar persoalan sekaligus merumuskan solusi agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
“Kekuasaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum butuh pengawasan yang ekstra,” tegasnya.
Sebelumnya, perhatian publik sempat tertuju pada pengamanan rumah Febrie Adriansyah oleh anggota TNI serta kedatangan personel TNI ke Polda Metro Jaya. Menurut Nasir, situasi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena berpotensi memunculkan persepsi negatif terhadap hubungan antarlembaga penegak hukum.
Ia berharap komunikasi dan koordinasi yang telah dibangun melalui pertemuan pimpinan Polri, Kejaksaan, dan TNI terus diperkuat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
