Byklik.com | Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat pengawalan berbagai program dan bantuan pertanian melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang menjalankan fungsi koordinasi wilayah di 38 provinsi.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran, meningkatkan produksi pertanian, serta mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.
Penguatan pengawalan program dilakukan melalui jaringan BRMP yang tersebar di berbagai daerah. Upaya tersebut mencakup pendampingan program, verifikasi dan validasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), percepatan tanam, penerapan modernisasi pertanian, hilirisasi, hingga kegiatan monitoring dan evaluasi di lapangan.
BRMP berperan sebagai simpul koordinasi Kementan di daerah untuk memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan secara efektif, terukur, dan memberikan manfaat langsung kepada petani.
Penguatan peran tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2026 yang mengatur pengusulan CPCL bantuan pemerintah melalui Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian bersama penyuluh pertanian dan/atau dinas yang membidangi pertanian di daerah.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sektor pertanian membutuhkan pengawalan yang kuat hingga tingkat daerah.
“Kita harus bekerja cepat, solid, dan fokus mengawal program agar produksi pangan terus meningkat dan target swasembada dapat tercapai,” ujar Amran dalam berbagai kesempatan terkait penguatan program pangan nasional.
Menurut Amran, seluruh jajaran Kementerian Pertanian harus bergerak dalam satu komando guna memastikan program pemerintah benar-benar terlaksana di lapangan. Ia menilai penguatan pendampingan, percepatan koordinasi daerah, dan pengawasan implementasi program menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas serta stabilitas pangan nasional.
Di sejumlah daerah, BRMP provinsi telah memperkuat pengawalan program strategis Kementan melalui verifikasi dan validasi CPCL bantuan pemerintah, koordinasi pengusulan program, serta pendampingan pelaksanaan kegiatan prioritas nasional.
Di Provinsi Bali, BRMP memperkuat tata kelola pengusulan CPCL bantuan pemerintah melalui pembentukan tim verifikasi dan validasi, penguatan mekanisme supervisi, serta koordinasi intensif bersama penyuluh dan dinas pertanian kabupaten/kota. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pengajuan program di daerah.
Sementara itu, BRMP Sulawesi Barat melakukan percepatan finalisasi CPCL komoditas kakao bersama penyuluh dan dinas terkait guna meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan pemerintah. Di Sulawesi Tengah, penguatan pengawalan program dilakukan melalui percepatan penyiapan data CPCL untuk program cetak sawah dan pengembangan komoditas kelapa.
BRMP Sumatera Barat juga terus melakukan sosialisasi pengusulan CPCL komoditas perkebunan kepada petugas lapangan dan para pemangku kepentingan daerah. Adapun di Kepulauan Bangka Belitung, BRMP memperkuat koordinasi mekanisme verifikasi bantuan pemerintah berbasis e-Banper untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program pertanian.
Kepala BRMP Kementerian Pertanian, Fadjry Djufry, mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung seluruh program utama Kementan melalui penguatan peran unit kerja di daerah.
Menurutnya, BRMP provinsi merupakan ujung tombak dalam memastikan program strategis kementerian dapat berjalan optimal hingga tingkat lapangan.
“BRMP terus memperkuat koordinasi dan pengawalan program strategis Kementerian Pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Melalui BRMP provinsi dan penguatan koordinasi wilayah, kami memastikan pendampingan program berjalan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran,” kata Fadjry di Jakarta, Jumat, 29 Mei 2026.
Fadjry menjelaskan, pengawalan program dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian agar pelaksanaan program di daerah berjalan selaras dengan target nasional.
“BRMP di daerah merupakan representasi Kementerian Pertanian dalam mengawal pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, pelaksanaan program kementerian di daerah perlu terkoordinasi melalui BRMP agar pengendalian, pendampingan, monitoring, dan pelaporannya dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, BRMP provinsi juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas pertanian, penyuluh, perguruan tinggi, serta kelompok tani guna memastikan setiap program berjalan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.
Kementerian Pertanian meyakini dukungan jaringan kerja BRMP di seluruh provinsi akan memperkuat efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional.
Melalui pengawalan yang lebih terukur dan terintegrasi, program-program pertanian diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.***
