Byklik.com | Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai temuan sekitar 6.000 anak putus sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, harus menjadi alarm serius bagi pemerintah. Menurutnya, persoalan pendidikan saat ini tidak lagi sebatas soal akses atau biaya, tetapi juga rendahnya minat belajar yang mengancam kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dalam keterangan tertulis, Selasa, 28 Juli 2026, Puan mengatakan tantangan pembangunan sumber daya manusia telah memasuki babak baru. Ia menegaskan negara harus memastikan setiap anak tetap memiliki keyakinan bahwa pendidikan merupakan jalan terbaik untuk meraih masa depan.
“Pemerintah perlu memastikan setiap anak tetap memiliki keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan terbaik untuk membangun masa depan mereka,” ujar Puan.
Pernyataan tersebut menanggapi temuan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKBM) Kota Bogor yang mencatat sekitar 6.000 anak tidak bersekolah. Berdasarkan pendataan di lapangan, penyebab utama bukan lagi keterbatasan akses maupun biaya, melainkan rendahnya kemauan anak untuk kembali mengenyam pendidikan.
FKBM mencatat, dari 141 anak tidak sekolah di Kelurahan Tegallega, hanya 35 anak yang bersedia kembali mengikuti pendidikan. Kondisi itu dinilai menunjukkan perlunya pendekatan baru yang tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas pendidikan.
Sementara itu, data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia mencapai 3.966.858 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.913.633 merupakan kategori Belum Pernah Bersekolah, 986.755 anak berstatus putus sekolah (drop out), dan 1.066.470 lainnya merupakan lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan.
Puan menegaskan penanganan ATS harus menjadi agenda strategis pembangunan nasional. Ia mengusulkan agar penurunan angka ATS dijadikan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang mengikat kementerian, pemerintah daerah, serta menjadi bagian dari evaluasi pembangunan nasional.
Selain itu, Puan mendorong pemerintah menyusun Grand Design Nasional Penuntasan Anak Tidak Sekolah hingga 2045. Menurutnya, peta jalan tersebut harus memuat target yang terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas, pembiayaan berkelanjutan, serta sistem akuntabilitas agar tidak ada anak yang keluar dari sistem pendidikan tanpa terdeteksi dan mendapat intervensi negara.
Ia juga meminta pemerintah membangun sistem deteksi dini terhadap anak yang berisiko putus sekolah dengan mengintegrasikan data pendidikan, perlindungan sosial, dan kependudukan. Puan menilai penurunan angka ATS perlu menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja pemerintah daerah disertai pemberian insentif bagi daerah yang berhasil mempertahankan anak tetap bersekolah.
“Setiap anak yang putus sekolah adalah alarm bagi negara untuk hadir lebih cepat dan bekerja lebih terpadu,” tegas Puan.
