Byklik.com | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan agar pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui percepatan pengembangan sumber energi alternatif dan program hilirisasi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan dalam rapat turut menyoroti dinamika geopolitik global yang masih berlangsung dan berpotensi memengaruhi sektor energi.
“Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” ujar Bahlil usai pertemuan.
Menurutnya, pemerintah saat ini memiliki sejumlah agenda prioritas untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satunya adalah percepatan program peralihan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi.
“Sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG-CNG. Yang kedua, pendataan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita,” kata Bahlil.
Selain membahas transisi energi, pemerintah juga melakukan pendataan sektor pertambangan guna memastikan tata kelola yang lebih baik serta meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya alam nasional.
Dalam rapat tersebut, Presiden juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), agar kebutuhan masyarakat dan industri tetap terpenuhi.
Bahlil menegaskan pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi dan LPG bersubsidi tidak mengalami perubahan. Kebijakan itu diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.
“Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” ungkapnya.
Ia menambahkan pemerintah saat ini terus mengkaji berbagai kebijakan yang bertujuan melindungi daya beli masyarakat.
“Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian,” lanjut Bahlil.
Terkait kondisi pasokan listrik nasional, Bahlil memastikan ketersediaan batu bara untuk pembangkit listrik masih dalam kondisi aman. Ia membantah adanya isu kelangkaan batu bara yang disebut menjadi penyebab gangguan pasokan listrik di sejumlah daerah.
“Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu tidak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya,” tegasnya.
Menurut Bahlil, gangguan yang terjadi lebih disebabkan oleh kendala teknis pada sejumlah mesin pembangkit, bukan karena kekurangan pasokan batu bara.
Melalui penguatan ketahanan energi, percepatan hilirisasi, diversifikasi sumber energi, serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menuju kemandirian dan ketahanan energi jangka panjang.
