Byklik.com | Denpasar – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengusulkan pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas kementerian dan lembaga untuk memetakan serta menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur dasar guna meningkatkan kualitas, daya saing, dan keberlanjutan pariwisata Bali.
Usulan tersebut disampaikan Menpar saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin, 20 Juli 2026, sebagai respons atas berbagai persoalan yang masih dihadapi Pulau Dewata, mulai dari pengelolaan sampah, kepadatan wisatawan, penataan ruang, hingga pengembangan wisata kapal pesiar.
Mengacu pada kajian World Bank yang diterima Kementerian Pariwisata, Bali membutuhkan penguatan infrastruktur di sektor energi, pengelolaan sampah, transportasi, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur pariwisata. Nilai investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 16,4 hingga 24,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp295,2 triliun hingga Rp444,6 triliun.
“Melihat tantangan yang ada saat ini, kiranya Bapak dapat mengarahkan agar ada pembentukan kelompok kerja untuk mereview ini secara bersama. Mana yang benar-benar kita butuhkan, diprioritaskan, dan dapat segera kita eksekusi,” kata Widiyanti.
Menurutnya, persoalan sampah harus menjadi perhatian utama karena berpengaruh langsung terhadap daya saing dan citra Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Karena itu, Kementerian Pariwisata mendorong percepatan remediasi sampah laut, pemetaan sistem open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung, serta pembangunan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di destinasi wisata dan desa wisata.
Menpar juga menilai implementasi kebijakan pemilahan sampah di sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) masih membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas sektor agar berjalan optimal.
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan, Kementerian Pariwisata telah menjalankan sejumlah program, di antaranya Gerakan Wisata Bersih, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, pendampingan pelaku usaha pariwisata, serta penilaian kinerja lingkungan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).
Untuk mengurangi kepadatan wisatawan di Bali Selatan, pemerintah juga terus mengembangkan pola perjalanan wisata melalui program 4B yang mencakup Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur.
Di bidang tata ruang, Widiyanti menekankan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital yang terintegrasi dengan sistem perizinan Online Single Submission (OSS). Hingga kini, baru 28 RDTR yang telah terhubung dengan OSS dari target 73 RDTR.
“Pendukungan kami lebih di hilir karena kami juga sedang menata perizinan berusaha untuk usaha akomodasi. Nantinya, usaha yang tidak memiliki NIB dan KBLI yang sesuai tidak dapat dipasarkan melalui online travel agent. Perizinan tata ruang menjadi prasyarat penerbitan NIB dan KBLI sehingga seluruh proses tersebut saling berkaitan,” ujarnya.
Selain itu, Menpar melihat wisata kapal pesiar sebagai peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pariwisata. Bali saat ini telah memiliki Bali Maritime Tourism Hub dan Pelabuhan Celukan Bawang yang dapat mendukung pengembangan sektor tersebut.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan tiga langkah utama pengembangan Bali. Pertama, menyusun masterplan dispersi wisatawan agar kunjungan tidak terpusat di Bali Selatan. Kedua, mempercepat pengembangan destinasi di Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat. Ketiga, mengintegrasikan pembangunan destinasi dengan konektivitas, pelayanan dasar, pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.
“Saya rasa kita semua sepakat bahwa infrastruktur menjadi kunci solusi atas berbagai permasalahan yang ada sekaligus fondasi pengembangan Bali ke depan. Kita pastikan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan mampu membuka peluang ekonomi baru. Bali juga harus menjadi model pengembangan pariwisata bagi wilayah Indonesia lainnya,” kata AHY.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Bali I Wayan Koster, serta sejumlah pejabat terkait dari Kementerian Pariwisata.
