Byklik.com | Yogyakarta – Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si., mengingatkan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi tidak mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat apabila tetap dikembangkan dengan pendekatan yang terpusat (top-down). Menurutnya, model tersebut bertentangan dengan prinsip dasar koperasi yang bertumpu pada kesukarelaan, partisipasi, dan gotong royong.
Hempri menyampaikan, kebijakan pemerintah yang mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan fisik KDMP memunculkan berbagai pertanyaan terkait arah pengembangan koperasi. Ia menilai penyeragaman kelembagaan ekonomi desa justru berisiko mengabaikan karakteristik, potensi, dan kebutuhan yang berbeda di setiap desa.
“Pengembangan secara top-down ini juga akan menyebabkan penyeragaman kelembagaan ekonomi pada tingkat desa padahal potensi dan permasalahan masing-masing desa sangat bervariasi,” ujarnya, Jumat, 24 Juli 2026.
Menurut dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM itu, pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman Koperasi Unit Desa (KUD) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berbagai model kelembagaan yang diseragamkan pada masa lalu, katanya, tidak selalu berhasil karena banyak yang tidak sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Hempri menilai pengurus KDMP harus didorong untuk menghadirkan inovasi yang berangkat dari potensi lokal dan kebutuhan warga. Kreativitas pengelola menjadi kunci dalam memetakan peluang usaha yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah, baik dalam aspek manajemen, tata kelola koperasi, maupun penciptaan iklim usaha yang kondusif.
“Baik dari sisi pendampingan manajemen dan tata kelola koperasi maupun dukungan struktural untuk menciptakan iklim pengembangan usaha yang kondusif bagi KDMP,” jelasnya.
Selain itu, Hempri menilai koperasi perlu membangun citra yang kuat melalui digitalisasi dan berbagai inovasi agar mampu menarik minat masyarakat. Menurutnya, koperasi yang bertahan hingga kini umumnya memiliki modal sosial yang kuat, seperti kepercayaan, transparansi, kejujuran pengelola, serta sinergi yang baik antara pengurus, anggota, dan mitra eksternal.
Ia juga mengingatkan agar KDMP tidak dijadikan alat kepentingan politik. Menurutnya, politisasi koperasi hanya akan memicu konflik internal yang menghambat perkembangan organisasi.
“Koperasi harus dihindarkan dari politisasi. Selama koperasi hanya dijadikan alat politik, maka koperasi tidak akan pernah menjadi lembaga ekonomi yang mandiri,” tegasnya.
Hempri menambahkan, pengembangan koperasi tidak cukup hanya melalui dukungan permodalan atau penyediaan sarana dan prasarana. Koperasi harus kembali menjadi wadah perjuangan ekonomi masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial.
“Zaman memang telah berubah, akan tetapi spirit melawan ketidakadilan harus tetap menjadi roh perjuangan koperasi,” pungkasnya.
