Byklik.com | Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyoroti masih banyaknya persoalan yang belum tuntas di wilayah pelosok Aceh enam bulan setelah bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan pemulihan pascabencana bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 9 Juni 2026.
Dalam forum tersebut, gubernur yang akrab disapa Mualem menegaskan bahwa sektor pertanian dan infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan rumah terbesar yang harus segera ditangani.
“Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tak terjadi luapan banjir saat hujan datang,” kata Mualem.
Menurutnya, banyak lahan pertanian yang hingga kini belum dapat dimanfaatkan akibat dampak banjir. Selain itu, kerusakan jaringan irigasi, jembatan, dan sungai turut menghambat aktivitas ekonomi masyarakat di daerah terdampak.
Mualem menilai kondisi sungai di sejumlah wilayah Aceh menjadi persoalan mendesak karena berpotensi memicu banjir berulang jika tidak segera dilakukan normalisasi dan penataan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh untuk mempercepat pemulihan seluruh sektor yang terdampak bencana.
“Insya Allah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh, ini tugas kita agar penanganan sempurna, guna membangun yang sudah rusak dan hilang,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyoroti tingginya tekanan inflasi di Aceh yang berdasarkan data kementerian menempati posisi kedua tertinggi secara nasional. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih untuk membantu menstabilkan kondisi perekonomian daerah.
Selain persoalan inflasi, Fadhlullah juga memaparkan realisasi anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh yang saat ini telah mencapai 45 persen. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota terus mempercepat penyerapan anggaran guna mendukung program pembangunan dan pemulihan pascabencana.
“Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini,” kata Fadhlullah.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan hasil analisis Satgas Nasional terkait perkembangan pemulihan pascabencana di Aceh. Dari 18 kabupaten/kota yang terdampak, sebanyak 10 daerah disebut telah kembali berfungsi normal.
Tito menjelaskan, pemulihan tidak hanya diukur dari perbaikan infrastruktur, tetapi juga mencakup sektor pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan konektivitas antarwilayah.
“Dari hasil analisis tim satgas nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk percepatan pemulihan,” ujar Tito.
Untuk mendukung pemulihan sektor pertanian, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp371 miliar yang digunakan untuk rehabilitasi sawah, jaringan irigasi, dan lahan pertanian yang terdampak bencana.
Tito juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh, termasuk upaya mengembalikan skema alokasi dua persen mulai tahun mendatang guna memperkuat pembangunan dan pemulihan daerah.
“Oleh sebab itu, dana TKD yang sudah dikembalikan pada tahun ini dapat digunakan segera dan dihabiskan untuk berbagai program pemulihan bencana agar usulan anggaran tahun berikutnya dapat berjalan lancar,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri wakil dari 18 bupati dan wali kota daerah terdampak bencana serta perwakilan kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proses pemulihan pascabencana di Aceh.
