Byklik.com | Sumedang – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mewisuda sebanyak 1.404 mahasiswa dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Tahun Akademik 2025/2026 yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu, 26 Juli 2026.
Para lulusan diharapkan menjadi sumber daya manusia (SDM) pemerintahan yang kompeten, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang profesional.
Wisuda tersebut meliputi lulusan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Program Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, Program Doktor Ilmu Pemerintahan, serta Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.
Berdasarkan data IPDN, jumlah lulusan terdiri atas 45 Doktor Ilmu Pemerintahan, 73 Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, 1.204 Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, dan 82 lulusan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.
Prosesi wisuda menjadi momentum penting bagi para lulusan dan keluarga, sekaligus menegaskan komitmen IPDN sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mencetak aparatur pemerintahan yang profesional dan berdaya saing.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan wisuda merupakan tonggak awal bagi para lulusan untuk mengabdikan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di bidang pemerintahan.
Menurut Tito, profesi aparatur pemerintahan harus dijalankan berdasarkan landasan ilmu pengetahuan sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar akademis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan, suatu profesi harus memenuhi sejumlah unsur, di antaranya memiliki disiplin ilmu yang diakui, ditempuh melalui proses pendidikan yang memadai, berlandaskan kode etik, serta berorientasi pada pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, ilmu pemerintahan menjadi fondasi utama bagi aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Selain itu, penguasaan ilmu pengetahuan dinilai menjadi pembeda antara pengambilan kebijakan yang didasarkan pada kajian ilmiah dengan kebijakan yang hanya mengandalkan intuisi. Karena itu, para lulusan IPDN dibekali kemampuan berpikir ilmiah agar mampu merumuskan kebijakan publik berdasarkan teori, data, dan metodologi yang tepat.
Mendagri juga mengingatkan bahwa prosesi wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari pengabdian sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang mengemban tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap seluruh lulusan mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama masa pendidikan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di Indonesia. Selain memiliki kompetensi akademik, para lulusan juga diminta menjaga integritas, profesionalisme, serta menjunjung tinggi etika dalam setiap pelaksanaan tugas.
Melalui wisuda Tahun Akademik 2025/2026 tersebut, IPDN kembali menegaskan komitmennya dalam mencetak aparatur pemerintahan yang memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi tinggi guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.***
