Byklik.com | Surabaya – Pemerintah mempercepat sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Sistem ini diharapkan mampu mengurangi kesalahan sasaran penerima bantuan sekaligus memastikan masyarakat yang berhak memperoleh haknya.
Implementasi Portal Perlinsos Digital ditinjau langsung Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 28 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat proses verifikasi data penerima bansos yang kini terhubung dengan berbagai basis data pemerintah.
Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital Kemkomdigi, Aris Kurniawan, menjelaskan Portal Perlinsos Digital memanfaatkan integrasi data lintas kementerian dan lembaga sehingga penentuan penerima bantuan tidak lagi bergantung pada satu sumber data. Informasi kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset, hingga penggunaan listrik dapat diverifikasi secara otomatis.
“Tujuannya sederhana, yaitu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Dengan data yang semakin terintegrasi, potensi salah sasaran bisa terus ditekan,” kata Aris.
Menurutnya, Kemkomdigi menyediakan Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai infrastruktur yang memungkinkan pertukaran data antarkementerian dan lembaga berlangsung secara aman dan real time. Integrasi tersebut mempercepat proses verifikasi calon penerima, menekan potensi data ganda, serta memudahkan pembaruan data masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi.
Pemerintah juga tetap membuka mekanisme sanggah bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data. Seluruh pertukaran data dilakukan berdasarkan persetujuan masyarakat sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan dilindungi dengan teknologi enkripsi melalui layanan Cryptography as a Service milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Hingga kini, uji coba Portal Perlinsos Digital telah dilaksanakan di 43 kabupaten dan kota. Surabaya mencatat capaian pendataan tertinggi, yakni 99,82 persen, yang dinilai menunjukkan kuatnya kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memastikan akurasi data sebelum sistem diterapkan secara nasional.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat terhadap uji coba tersebut. Menurutnya, sinkronisasi data tidak hanya menghadirkan pembaruan teknologi, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan publik. “Yang sedang dibangun pemerintah bukan hanya sistem digital, tetapi kepercayaan publik. Ketika data semakin akurat, bantuan bisa lebih tepat sasaran, pelayanan menjadi lebih cepat, dan masyarakat memperoleh haknya dengan lebih adil,” ujarnya.
