Byklik.com | Jakarta – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) meminta DPR RI mempercepat alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana periode 2026–2028 guna mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana di Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan Mualem dalam rapat bersama Satgas Penanganan Bencana DPR RI di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senin, 25 Mei 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PUPR Dody Hanggodo, serta sejumlah menteri terkait lainnya.
Turut hadir mendampingi Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, Asisten II Setda Aceh, sejumlah kepala SKPA, dan kepala biro terkait.
Dalam pemaparannya, Mualem menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, kementerian/lembaga terkait, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat atas dukungan dalam penanganan bencana di Aceh.
Selain meminta percepatan anggaran rehab rekon, Mualem juga melaporkan progres pemulihan infrastruktur di Aceh yang terus berjalan. Hingga saat ini, sebanyak 46 ruas jalan nasional telah kembali berfungsi, sementara 1.521 dari total 1.638 ruas jalan provinsi juga telah operasional kembali.
Untuk penanganan jembatan terdampak, pemerintah melakukan pemasangan jembatan Bailey, Armco, dan jembatan perintis di sejumlah titik prioritas.
Pada sektor hunian, Mualem menyebut tingkat keterisian hunian sementara (huntara) telah mencapai 94,61 persen atau sebanyak 16.716 unit. Sementara pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat melalui dukungan BNPB, Polri, Kemenko Polkam, Tzu Chi, dan Kementerian PKP.
“Pemerintah Aceh terus berupaya mempercepat pemulihan agar masyarakat dapat kembali hidup normal dan memiliki tempat tinggal yang layak,” ujar Mualem.
Ia juga menyoroti penanganan sektor sumber daya air yang masih membutuhkan perhatian serius, terutama pengerukan sungai yang dangkal akibat sedimentasi lumpur bencana guna mencegah banjir berulang saat musim hujan.
Selain itu, rehabilitasi irigasi, bendung, muara, penyediaan air bersih, hingga penguatan tanggul terus dipacu melalui berbagai skema pembiayaan termasuk tambahan transfer ke daerah (TKD).
Di sektor pertanian, rehabilitasi sawah terdampak disebut telah mencapai sekitar 27 ribu hektare dari target 35 ribu hektare.
Sementara realisasi bantuan sosial, bantuan isi hunian, jaminan hidup (jadup), serta stimulan ekonomi masyarakat telah mencapai sekitar 98,5 persen. Program tersebut juga mencakup dukungan pemulihan ekonomi dan layanan psikososial bagi warga terdampak bencana.
Mualem mengatakan Pemerintah Aceh masih memperpanjang masa transisi darurat karena sejumlah kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya tertangani, termasuk penyelesaian huntara dan pekerjaan darurat lainnya.
Namun demikian, ia menilai masa transisi yang terlalu panjang berpotensi memperlambat pemulihan sosial ekonomi masyarakat serta meningkatkan kebutuhan biaya bantuan dasar.
“Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berharap percepatan dukungan dan kepastian pelaksanaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah Pusat agar pembangunan permanen dapat segera berjalan,” pungkas Mualem.
