Byklik.com | Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) menguji kesiapsiagaan Indonesia menghadapi ancaman pandemi baru melalui simulasi Tabletop Exercise (TTX) bertajuk “Misi 100 Hari” di Jakarta, Kamis, 3 September 2026.
Simulasi selama dua hari itu menguji kecepatan respons nasional dalam mengembangkan hingga memproduksi vaksin dalam waktu 100 hari sejak patogen baru teridentifikasi.
Lebih dari 120 pakar dari kementerian dan lembaga, akademisi, industri, lembaga penelitian, serta otoritas regulasi terlibat dalam simulasi tersebut.
Peserta diuji melalui skenario fiktif wabah “Nipah-X”. Dalam skenario itu, patogen mutasi digambarkan dapat menyebabkan penyakit berat dan kematian serta menular dari hewan ternak kepada manusia melalui kontak langsung.
Patogen tersebut juga disimulasikan dapat menular antarmanusia sehingga berpotensi berkembang menjadi pandemi.
Kesiapsiagaan Pandemi seperti Investasi Pertahanan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kesiapsiagaan menghadapi pandemi harus menjadi investasi strategis negara, sebagaimana investasi di bidang pertahanan.
Menurut Budi, sejarah menunjukkan wabah penyakit menular dapat menimbulkan dampak besar terhadap populasi dunia.
“Pandemi telah merenggut lebih banyak nyawa daripada perang. Wabah Black Death diperkirakan membunuh sekitar 200 juta orang, lebih banyak daripada korban Perang Dunia II. Karena itu, kita harus berinvestasi dalam kesehatan layaknya pertahanan untuk menyelamatkan nyawa,” ujar Budi.
Target “Misi 100 Hari” merupakan upaya global untuk mempercepat pengembangan vaksin agar dapat tersedia lebih dini ketika patogen baru muncul.
Percepatan tersebut diharapkan mampu membantu menekan penyebaran penyakit sebelum berkembang menjadi pandemi.
Indonesia juga tengah memperkuat sistem deteksi dini. Salah satunya melalui pengembangan perangkat uji cepat portabel atau Point-of-Care Testing (POCT) di fasilitas pelayanan kesehatan primer.
Pemerintah juga meningkatkan kapasitas sekuensing genom di berbagai daerah untuk mempercepat identifikasi patogen baru.
Industri Vaksin Disiapkan
Dari sisi produksi, pemerintah melibatkan sejumlah produsen vaksin nasional, termasuk PT Bio Farma, PT Etana Biotechnologies Indonesia, dan PT Biotis Pharmaceuticals.
Keterlibatan industri tersebut diarahkan untuk memastikan kapasitas manufaktur dapat segera digunakan apabila terjadi keadaan darurat kesehatan.
Direktur Utama CEPI Richard Hatchett mengatakan Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan kesehatan di kawasan.
Menurut Hatchett, perkembangan riset, manufaktur, dan sistem regulasi Indonesia menjadi modal penting untuk mendukung target Misi 100 Hari.
“Indonesia adalah mitra strategis CEPI. Latihan simulasi seperti ini membantu membangun hubungan dan kesiapan operasional, serta mengidentifikasi celah yang harus ditutup agar respons terhadap wabah berikutnya bisa jauh lebih cepat,” kata Hatchett.
BPOM Pastikan Standar Keamanan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menegaskan percepatan pengembangan vaksin dalam kondisi darurat tidak boleh mengabaikan standar keamanan, mutu, dan khasiat.
Menurut Taruna, BPOM tengah mematangkan skema persetujuan bersyarat untuk melengkapi mekanisme Emergency Use Authorization (EUA) atau Persetujuan Penggunaan Darurat.
“Percepatan inovasi tetap harus berjalan seiring dengan pemenuhan standar keamanan, mutu, dan khasiat. Percepatan tidak boleh berarti berkompromi terhadap standar tersebut,” tegas Taruna.
Indonesia Negara Ketiga
Simulasi “Misi 100 Hari” menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga di dunia, setelah Korea Selatan dan Rwanda, yang menguji secara langsung rantai respons pandemi secara menyeluruh bersama CEPI.
Pengujian mencakup berbagai tahapan, mulai dari biosurveilans, pengembangan vaksin, kesiapan manufaktur dan regulasi, hingga distribusi logistik medis.
Melalui simulasi tersebut, pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat menemukan celah dalam sistem kesiapsiagaan serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Upaya itu menjadi bagian dari persiapan Indonesia agar mampu memberikan respons yang lebih cepat dan terkoordinasi ketika menghadapi ancaman wabah baru.***
