Byklik.com | Jakarta – Bupati Aceh Tengah Haili Yoga membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Menara Bappenas, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Juni 2026.
Pertemuan tersebut membahas kebutuhan pemulihan pascabencana di Aceh Tengah, terutama pada sektor infrastruktur, pertanian, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Selain itu, pembahasan juga mencakup sinkronisasi program pembangunan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dalam pertemuan itu, Haili Yoga menyampaikan bahwa Aceh Tengah masih menghadapi berbagai tantangan pascabencana, mulai dari kerusakan infrastruktur, jalan produksi, jembatan, hingga lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Menurutnya, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi diperlukan untuk memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak bencana. Sebagai daerah tujuan wisata dan salah satu sentra produksi kopi nasional, Aceh Tengah membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat.
“Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi kebutuhan mendesak bagi Aceh Tengah. Selain itu, kami juga ingin memastikan arah pembangunan daerah sejalan dengan RPJMN 2025–2029, termasuk mendukung program strategis nasional Revitalisasi Danau Laut Tawar yang telah masuk dalam prioritas pembangunan,” kata Haili Yoga.
Ia menjelaskan, bencana yang terjadi telah berdampak pada ribuan hektare lahan kopi serta sejumlah infrastruktur pendukung produksi dan distribusi hasil pertanian. Kondisi tersebut turut memengaruhi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, lanjut Haili, berharap adanya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga proses pemulihan di daerah dapat berjalan optimal.
Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas, Jayadi, mengatakan pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh Tengah.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat memanfaatkan sejumlah skema pendanaan yang tersedia, antara lain Dana Insentif Daerah dan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang saat ini dibuka pemerintah pusat.
“Bappenas akan menyampaikan berbagai kebutuhan dan usulan daerah kepada pimpinan serta terus melakukan koordinasi lintas kementerian. Kami memahami kondisi Aceh dan akan berupaya mengawal percepatan pemulihan pascabencana, termasuk menjajaki berbagai dukungan pembiayaan dan kerja sama pembangunan,” ujar Jayadi.
Ia menambahkan, pemerintah pusat terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna memastikan proses pemulihan berjalan sesuai target.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, pertemuan juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai kebutuhan pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana di Aceh Tengah.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bappeda Aceh Tengah Jumadil Enka, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Gunawan Putra, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Tengah Pijas Visara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah Ruslan Ramadhan, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah Miftahuddin, serta Kepala Bagian Organisasi Setdakab Aceh Tengah Muslim.***
