Byklik.com | Aceh Besar – Komisi V DPR RI mendorong percepatan penyediaan lahan dan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh guna mempercepat pemulihan kehidupan warga.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Irmawan, menegaskan ketersediaan lahan masih menjadi kendala utama dalam pembangunan huntap di sejumlah daerah.
“Saat ini banyak daerah terdampak bencana belum memiliki lahan untuk pembangunan hunian tetap. Ini yang harus segera kita carikan solusi,” ujarnya, Kamis, 9 April 2026.
Ia menilai, penyediaan hunian layak dan aman merupakan kebutuhan mendesak agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Selain itu, Komisi V juga menekankan pentingnya pelibatan pengusaha lokal dalam pembangunan huntap.
“Pengusaha lokal berada di garis terdepan saat bencana. Kami berharap mereka dilibatkan agar tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Bina Teknik Perumahan Kementerian PKP Syamsiar Nurhayadi menyebut pemerintah telah menyiapkan pembangunan huntap secara bertahap hingga 2028.
“Pada 2026 tersedia sekitar 131,74 hektare lahan di 38 lokasi dengan potensi 6.220 unit rumah, namun sebagian masih dalam proses pengadaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga mendorong skema gotong royong melalui dukungan CSR, termasuk pembangunan 1.000 unit rumah oleh Yayasan Buddha Tzu Chi di Aceh Tamiang dan Aceh Utara.
“Kami terus berkoordinasi dengan BNPB dan pemerintah daerah agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Komisi V menegaskan akan terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar pembangunan hunian dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
