Byklik.com | Idi Rayeuk – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, meninjau langsung kondisi jaringan irigasi yang rusak akibat banjir di ruas Gampong Arakundo–Grong-Grong, Kecamatan Simpang Ulim, Kamis, 11 Juni 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat dampak kerusakan yang menghambat pasokan air ke lahan pertanian warga.
Dalam peninjauan itu, Bupati didampingi perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) M. Yusuf, serta unsur terkait lainnya.
Al-Farlaky mengatakan kerusakan jaringan irigasi tersebut merupakan dampak dari banjir besar yang melanda kawasan Arakundo pada November 2025. Akibatnya, ribuan petani di sejumlah gampong terancam tidak dapat menggarap lahan pertanian pada musim tanam tahun ini.
“Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa terdapat 12 gampong dalam satu kemukiman yang warganya tidak dapat bercocok tanam karena saluran irigasi tersumbat pascabanjir,” kata Al-Farlaky.
Menurut dia, penanganan terhadap kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Arakundo dan jaringan irigasi sebelumnya telah dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Aceh. Namun, kondisi saat ini memerlukan langkah penanganan darurat agar aliran air ke lahan pertanian dapat kembali normal.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, terdapat sedikitnya 12 titik yang mengalami longsor, sedimentasi, dan penyumbatan sehingga menghambat aliran air pada jaringan irigasi.
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, lanjut Al-Farlaky, telah berkoordinasi dengan BNPB guna membahas langkah-langkah penanganan darurat, termasuk kemungkinan pengerahan alat berat untuk memperbaiki saluran yang mengalami kerusakan.
“Penanganan darurat diperlukan agar masyarakat kembali memperoleh pasokan air dan dapat melanjutkan aktivitas pertanian,” ujarnya.
Terkait upaya perbaikan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur akan menggelar rapat bersama OPD teknis, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), guna menghitung kebutuhan alat berat serta menyusun langkah teknis penanganan di lapangan.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Aceh untuk mempercepat pembangunan dan membuka jalur aliran baru sebagai solusi sementara dalam memenuhi kebutuhan air pertanian.
Al-Farlaky menyebutkan, apabila jaringan irigasi dapat segera diperbaiki, pemerintah daerah akan berupaya membantu petani melalui penyediaan bantuan benih guna mendukung percepatan masa tanam.
Menurutnya, Kecamatan Simpang Ulim, Pante Bidari, dan Madat merupakan kawasan pertanian strategis yang memiliki kontribusi penting terhadap produksi gabah di Kabupaten Aceh Timur maupun Provinsi Aceh.
“Percepatan penanganan perlu dilakukan agar sektor pertanian yang terdampak banjir dapat segera pulih dan kembali mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.
Selain meninjau jaringan irigasi, Bupati Aceh Timur juga mengunjungi warga yang masih menempati hunian sementara (huntara) akibat dampak banjir. Pada kesempatan tersebut, pemerintah daerah turut menyerahkan bantuan sembako kepada warga yang masih berada di lokasi hunian sementara.
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berharap langkah penanganan darurat yang segera dilakukan dapat memulihkan fungsi jaringan irigasi sehingga aktivitas pertanian masyarakat kembali berjalan normal dan musim tanam tahun ini dapat terlaksana sesuai jadwal.***
