Byklik.com | Banda Aceh – Pemerintah Aceh memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi terus menunjukkan kemajuan. Pembangunan hunian sementara (Huntara) hampir tuntas, sementara pemerintah kini memfokuskan upaya pada percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) serta pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah terdampak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, mengatakan pembangunan Huntara telah mencapai 99 persen. Di saat yang sama, pemulihan infrastruktur dasar juga terus dipercepat untuk mendukung aktivitas masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi.
“Begitu juga pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan terus berjalan dengan baik,” kata Nasir dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat, 24 Juli 2026.
Nasir menjelaskan, sebanyak 20.715 unit Huntara telah dibangun dari target 20.797 unit atau sekitar 99 persen. Sementara pembangunan Huntap baru terealisasi 397 unit atau 3,6 persen dari total kebutuhan sebanyak 37.107 unit.
Di sektor infrastruktur, pemerintah telah memulihkan 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional sehingga dapat difungsikan secara darurat. Selain itu, sebanyak 1.543 dari total 1.638 ruas jalan daerah juga telah kembali dapat dimanfaatkan masyarakat.
Untuk mendukung percepatan pemulihan, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp146,73 miliar atau 17,8 persen dari total pagu Rp824,82 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 766 paket kegiatan, dengan 353 paket atau 46,1 persen di antaranya telah memasuki tahap pekerjaan fisik.
Nasir mengungkapkan, hasil desk bersama 10 kementerian dan lembaga pada 22–23 Juli 2026 mengidentifikasi kebutuhan sebanyak 2.537 paket kegiatan dengan nilai sekitar Rp5 triliun. Hingga saat ini, pendanaan yang telah berjalan mencapai Rp2,07 triliun atau sekitar 41,48 persen dari total kebutuhan.
Untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah Aceh mengajukan tiga usulan strategis kepada pemerintah pusat, yakni penguatan anggaran kementerian dan lembaga guna menutup kekurangan pendanaan, percepatan penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional di kabupaten/kota terdampak, serta penunjukan Person in Charge (PIC) pada setiap kementerian dan lembaga guna memperkuat koordinasi.
Menurut Nasir, ruas jalan prioritas tersebut berada di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Jalur tersebut menjadi akses vital yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta distribusi barang dan jasa.
“Pemerintah Aceh berkomitmen menjadi mitra aktif Pemerintah Pusat dalam mengawal seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, agar seluruh program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Nasir.
