Byklik.com | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana alam. Ia juga meminta alokasi anggaran untuk mitigasi ditingkatkan secara signifikan agar kesiapan pemerintah dapat dibangun sebelum bencana terjadi.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai perkembangan penanganan bencana alam dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Senin, 7 September 2026.
Rapat tersebut membahas kondisi terkini sekaligus mengevaluasi langkah penanganan berbagai bencana di sejumlah wilayah Indonesia.
Dalam pengantarnya, Prabowo menyoroti sejumlah situasi yang menjadi perhatian pemerintah, antara lain penanganan pascagempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) beserta dampak asap yang ditimbulkannya.
Menurut Prabowo, kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan cincin api atau ring of fire menuntut pemerintah memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana setiap saat.
“Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” ujar Prabowo.
Presiden menilai pengalaman dalam menangani berbagai bencana harus menjadi pembelajaran untuk terus meningkatkan kapasitas mitigasi nasional. Salah satu aspek yang dinilai perlu diperkuat adalah dukungan anggaran.
“Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara segera signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu,” tegasnya.
Prabowo Apresiasi Penanganan Bencana
Prabowo juga menilai respons pemerintah dalam menangani sejumlah bencana sebelumnya menunjukkan peningkatan, baik dari sisi kecepatan maupun skala penanganan.
Ia mencontohkan penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang dilakukan dengan mengerahkan kekuatan nasional.
“Kita pulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan kekuatan kita sendiri. Menurut saya kita cukup berhasil, kita atasi. Saya ucapkan terima kasih ke semua unsur,” kata Prabowo.
Meski mengapresiasi penanganan tersebut, Presiden menekankan pentingnya menjadikan pengalaman menghadapi bencana sebagai dasar untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan kapasitas penanganan telah tersedia sebelum bencana terjadi, sehingga respons dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
Penanganan Karhutla Diminta Lebih Antisipatif
Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, Prabowo meminta pemerintah memperkuat pola penanganan yang bersifat antisipatif. Kesiapan, kata dia, tidak boleh baru dilakukan setelah bencana terjadi.
Presiden meminta perencanaan kesiapsiagaan memastikan sarana dan peralatan penanggulangan bencana tersedia di wilayah rawan. Peralatan tersebut antara lain helikopter, pompa air, kendaraan pemadam kebakaran, hingga ekskavator.
“Saya minta pemikiran kita, dalam perencanaan kita gunakan prinsip lebih baik lebih daripada kurang. Artinya, ini juga nanti Menteri Sesneg siapkan juga, beritahu juga Menteri Keuangan, Menteri Bappenas. Berarti lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik, lebih banyak pemadam kebakaran lebih baik,” jelasnya.
Selain penguatan sarana operasional, Kepala Negara meminta pemerintah menyusun master plan mitigasi bencana secara menyeluruh dan masif.
Rencana tersebut mencakup penguatan sarana dan teknologi untuk mendukung operasi penanggulangan bencana. Prabowo juga menyinggung pemanfaatan kapal induk yang akan dimodifikasi untuk mendukung operasi helikopter dan drone.
Pemerintah juga diminta menambah pesawat untuk mendukung operasi modifikasi cuaca serta mengembangkan teknologi drone yang dapat dimanfaatkan dalam pemadaman dari udara.
“Jadi kita persiapan mengatasi dan mitigasi itu jangan menunggu kejadian, jauh sebelumnya kita siapkan,” tegas Prabowo.
Percepatan Pemulihan Pascagempa Flores
Dalam rapat tersebut, Prabowo turut memberikan perhatian terhadap penanganan gempa bumi di Flores. Presiden meminta kebutuhan dasar masyarakat di seluruh kabupaten terdampak segera dipulihkan.
Permintaan tersebut juga mencakup wilayah yang belum dikunjunginya secara langsung. Untuk memastikan penanganan berjalan menyeluruh, Prabowo meminta laporan secara berjenjang dari kementerian dan lembaga terkait hingga pemerintah daerah.
Sejumlah pihak yang diminta memberikan laporan antara lain Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
Rapat tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana dengan memperkuat mitigasi, meningkatkan kesiapsiagaan, dan memastikan sumber daya negara dapat dikerahkan untuk melindungi masyarakat.
Prabowo menekankan bahwa penanggulangan bencana tidak cukup hanya mengandalkan kecepatan respons setelah kejadian. Pemerintah perlu membangun kesiapan sejak jauh hari agar potensi dampak bencana terhadap masyarakat dapat ditekan.***
