Byklik.com | Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta seluruh jajaran Kementerian Sosial mempercepat penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat dengan tetap memastikan ketepatan sasaran bagi anak-anak yang paling membutuhkan.
Arahan tersebut disampaikan Gus Ipul saat memimpin Rapat Dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin, 18 Mei 2026.
“Tolong dipercepat tapi meskipun cepat tidak boleh tidak tepat sasaran. Jangan juga lupa siswa harus mencakup SD, SMP, SMA. Jika teman-teman mengalami kesulitan, bisa langsung turun bersama Pak Bupati,” kata Gus Ipul.
Rapat tersebut diikuti Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala Sentra dan Balai se-Indonesia melalui Zoom, serta jajaran Eselon I dan II, Kepala Biro, Staf Khusus Menteri, dan Tenaga Ahli Menteri secara langsung.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal melaporkan jumlah calon siswa Sekolah Rakyat yang telah terjangkau hingga saat ini mencapai 12.676 anak.
Jumlah itu terdiri dari 4.328 calon siswa tingkat SD, 4.604 calon siswa SMP, dan 2.935 calon siswa SMA. Proses penjaringan masih terus berlangsung menjelang tahun ajaran baru.
Pemerintah menargetkan penerimaan 32.640 siswa baru pada tahun ini. Sementara jumlah siswa existing yang telah belajar di 166 Sekolah Rakyat tercatat sebanyak 14.936 siswa.
Selain membahas rekrutmen siswa, rapat juga mengevaluasi tata kelola pengadaan dan penyerapan anggaran program Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menilai proses pengadaan harus dibenahi sejak tahap perencanaan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kita dituntut melakukan penyerapan anggaran sesuai target, tetapi praktiknya sering kali pengadaan menumpuk di akhir tahun dan akhirnya kejar tayang,” ujarnya.
Ia menyoroti sejumlah persoalan dalam proses pengadaan, mulai dari minimnya pertimbangan dalam penyusunan pagu anggaran, keterlambatan Kerangka Acuan Kerja (KAK), hingga administrasi yang dinilai belum tertib.
Karena itu, Gus Ipul meminta tanggung jawab pengadaan disusun lebih proporsional dan selaras dengan struktur jabatan agar pengawasan internal berjalan lebih kuat.
“Jangan terlalu nyaman dengan orang-orang tertentu. Kerja harus sistemik, bukan personal,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico turut memaparkan hasil evaluasi pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat. Menurutnya, sejumlah kebutuhan akan disesuaikan kembali berdasarkan kondisi riil di lapangan dan waktu penggunaan barang.
Robben menegaskan pengadaan pemerintah wajib dilakukan melalui e-katalog sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 50 ayat (5), sehingga tidak dapat dilakukan melalui platform e-commerce umum.
“Kalau kita beli di e-commerce malah menjadi masalah, karena pengadaan pemerintah wajib melalui e-katalog LKPP,” jelas Robben.
Sementara itu, Plt Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi dalam setiap proses pengadaan.
“Jangan menyepelekan hal-hal kecil terkait administrasi, karena dari situ bisa membuka peluang masalah yang lebih besar,” kata Dody.
Menutup arahannya, Gus Ipul meminta seluruh jajaran menjaga program Sekolah Rakyat dari praktik korupsi dan penyimpangan.
“Jangan sampai Sekolah Rakyat dinodai praktik-praktik korupsi. Kita jaga bersama-sama,” tegasnya.
