Byklik.com | Banda Aceh – Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh melalui Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) menggelar pertemuan bertajuk Update Perkembangan Imunisasi di Aceh dalam kegiatan Penguatan Peran Media dalam Peningkatan Cakupan Imunisasi, di Ayani Hotel Banda Aceh, Jumat, 17 April 2025.
Kegiatan tersebut membahas kondisi terkini cakupan imunisasi di Provinsi Aceh yang masih menjadi perhatian serius.
Kepala Bidang P2P Dinkes Aceh, dr. Iman Murahman, Sp.KKLP, MKM, mengungkapkan sekitar 281 ribu anak di Aceh tercatat belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali atau masuk dalam kategori zero dose.
Kondisi tersebut berarti sekitar dua dari tiga bayi di Aceh belum memperoleh imunisasi dasar, terutama imunisasi DPT-1 yang menjadi indikator awal dalam program imunisasi global bagi bayi di bawah usia satu tahun.
Menurut dr. Iman, rendahnya cakupan imunisasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya masih tingginya kekhawatiran masyarakat terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
“Kekhawatiran terhadap efek samping setelah imunisasi seperti demam ringan kerap membuat orang tua enggan membawa anaknya untuk diimunisasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, demam ringan pasca imunisasi merupakan reaksi normal tubuh terhadap vaksin.
“Demam itu hal biasa setelah imunisasi, sebagai tanda respons tubuh terhadap imunisasi, dan tidak perlu ditakuti,” jelasnya.
Selain faktor kesehatan, dr. Iman juga menyoroti faktor sosial yang turut memengaruhi rendahnya cakupan imunisasi, seperti kurangnya dukungan keluarga, keharusan memperoleh izin suami, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi.
Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah, termasuk ketersediaan anggaran, menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program imunisasi di lapangan.
Dinkes Aceh, lanjutnya, terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan imunisasi, antara lain melalui koordinasi lintas sektor dan lintas program, penguatan satuan tugas imunisasi, serta sosialisasi berkelanjutan melalui berbagai momentum, termasuk Pekan Imunisasi Dunia.
Upaya lain juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, baik melalui pelatihan maupun pembelajaran di tempat kerja (on the job training).
Ia juga mencontohkan praktik baik dari daerah, seperti Kota Lhokseumawe yang menerapkan kebijakan kewajiban sertifikat imunisasi bagi anak sekolah, yang terbukti mampu meningkatkan cakupan imunisasi secara signifikan.
Sementara itu, dokter spesialis anak, dr. Aslinar, Sp.A, M.Biomed, menegaskan pentingnya imunisasi untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) serta membentuk kekebalan kelompok (herd immunity).
Ia mengingatkan, rendahnya cakupan imunisasi dapat meningkatkan risiko terjadinya wabah penyakit menular di masyarakat.
“Penyakit campak sangat mudah menular, di mana satu penderita dapat menginfeksi 12 hingga 18 orang lainnya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, lebih dari 20 jenis penyakit berbahaya dapat dicegah melalui imunisasi, yang hingga kini masih menjadi metode pencegahan paling efektif dan efisien dari sisi biaya.
Dalam diskusi juga disampaikan bahwa salah satu strategi yang terus diupayakan adalah program imunisasi kejar (catch-up immunization), dengan menyasar anak usia 3 hingga 5 tahun yang belum mendapatkan imunisasi, baik melalui kunjungan rumah maupun skrining di posyandu.
Pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya peran media dalam meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap imunisasi.
“Media diharapkan dapat menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan menenangkan, sehingga mampu mengurangi keraguan masyarakat terhadap imunisasi. Media harus mendorong masyarakat untuk datang ke fasilitas kesehatan membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi,” harap dr. Aslinar yang juga pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Wilayah Aceh.
Ia menegaskan, imunisasi merupakan ikhtiar penting orang tua dalam melindungi anak dari berbagai penyakit menular berbahaya yang dapat berujung pada kecacatan hingga kematian.***
