Byklik.com | Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendukung usulan pemberian perlindungan sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), Jumat, 27 Maret 2026.
Dukungan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka bersama jajaran Ditjen Pemasyarakatan di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.
“Ini sesuai Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” ujar Saifullah Yusuf.
Ia menjelaskan, perlindungan sosial bagi WBP sejalan dengan tugas Kemensos dalam memberikan bantuan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan bagi kelompok rentan.
Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, hingga PBI.
Saat ini, dari total 275.513 warga binaan pemasyarakatan, sebanyak 112.882 orang telah terdaftar sebagai penerima PBI.
Kemensos akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data agar bantuan tepat sasaran.
“Siapapun yang memenuhi kriteria bisa mendapatkan bansos, namun sifatnya sementara agar mereka bisa bangkit menjadi mandiri,” kata Gus Ipul.
Ia menambahkan, selain bantuan sosial, pemerintah juga menyiapkan program rehabilitasi dan pemberdayaan melalui sentra-sentra layanan Kemensos di berbagai daerah.
Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka menegaskan jaminan sosial merupakan hak warga binaan dan kewajiban negara untuk memenuhinya.
“Kami akan berkolaborasi agar BPJS PBI bagi warga binaan bisa terwujud di seluruh Indonesia,” ujarnya.
