Byklik.com | Banda Aceh – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat menindaklanjuti permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait penanganan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan yang kian dangkal dan mengganggu aktivitas nelayan.
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditjen Penataan Ruang Laut KKP, Permana Yudiarso, Selasa, 5 Mei 2026 menyebut pihaknya turun langsung ke Aceh sebagai respons atas surat resmi Pemerintah Aceh.
“Kami datang untuk menindaklanjuti permintaan gubernur Aceh terkait perbaikan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan yang dangkal,” ujar Permana usai bertemu Gubernur Aceh di Meuligoe Gubernur, Banda Aceh.
Ia menjelaskan, tim KKP akan melakukan survei selama tiga hari terhadap 13 pelabuhan perikanan yang menjadi prioritas penanganan. Lokasi tersebut tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Lampulo di Banda Aceh hingga Kuala Ujung Serangga di Aceh Barat Daya.
“Survei ini untuk memastikan langkah penanganan yang tepat di setiap titik, karena kondisi muara berbeda-beda,” kata Permana.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan, penanganan muara menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya ketergantungan masyarakat Aceh terhadap sektor kelautan.
“Kita punya 28 muara, Aceh ini dikelilingi laut. Sekitar 25 persen masyarakat berprofesi di laut. Selama ini nelayan kesulitan melaut karena harus menunggu air pasang,” ujar Mualem.
Ia juga menyoroti dampak lain dari pendangkalan muara, yakni meningkatnya risiko banjir di kawasan permukiman.
“Kalau muara dangkal, air bisa meluap ke permukiman. Ini sudah lama dikeluhkan nelayan, bahkan sejak masa kampanye,” katanya.
Selain sedimentasi, Mualem turut meminta pemerintah pusat menangani persoalan abrasi di wilayah pesisir, khususnya di Aceh Utara.
“Kami berharap penanganannya bisa dilakukan menyeluruh, termasuk masalah abrasi,” ujar Mualem.
