Byklik.com | Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (Kastaf) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menemukan sejumlah persoalan serius dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat melakukan inspeksi mendadak ke dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa, 12 Mei 2026.
Dalam sidak tersebut, Dudung menemukan kondisi dapur yang dinilai tidak memenuhi standar kesehatan dan kebersihan, mulai dari area dapur kotor, adanya belatung, tempat pencucian tidak layak, hingga tata kelola penyimpanan bahan makanan yang masih bercampur.
“Yang pertama harus kita perhatikan adalah kebersihan. KSP akan segera mengaudit secara cepat dan memverifikasi secara nasional SPPG,” ujar Dudung.
Ia menegaskan proses verifikasi dapur MBG tidak boleh hanya sebatas administrasi, tetapi harus memastikan kondisi nyata di lapangan benar-benar memenuhi standar keamanan pangan demi keselamatan anak-anak penerima manfaat.
“Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul, terutama faktor kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak,” tegas mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut.
Menurut Dudung, pemisahan area bersih dan area kotor merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur sehat. Karena itu, ia meminta dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera diperbaiki atau ditutup sementara apabila tidak mampu melakukan pembenahan dalam waktu dekat.
“Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN,” katanya.
Kastaf menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Wakil Kepala BGN untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Ia juga mendorong agar dapur yang tidak memenuhi standar kesehatan segera disuspensi.
Dudung menekankan Program MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, pelaksanaannya tidak boleh hanya mengejar target distribusi makanan semata.
“Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, katering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan program MBG sebagai ladang bisnis yang mengorbankan kualitas pelayanan. Menurutnya, anggaran program tersebut berasal dari uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Tidak boleh ada pihak-pihak yang tujuan kita itu baik, kemudian diuntungkan secara berlebihan. Kalau ada keuntungan ya wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas,” tegas Dudung.
Selain itu, Dudung meminta masyarakat dan perangkat wilayah ikut mengawasi pelaksanaan MBG untuk mencegah risiko keracunan makanan terhadap anak-anak penerima manfaat.
KSP, lanjut Dudung, akan terus melakukan pengawasan melalui sidak langsung ke sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Barat, guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar kesehatan, kebersihan, dan nilai gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
