Byklik.com | Jakarta – Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Lhokseumawe, Yulinda Sayuti, mengikuti Rapat Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Dekranas, Tim Penggerak PKK (TP PKK), dan Tim Pembina Posyandu se-Indonesia bagian barat di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 21 September 2026.
Rapat tersebut menjadi forum koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sekaligus penguatan tata kelola kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pembahasan meliputi kedudukan, fungsi, hubungan kerja, akuntabilitas, serta sinergi Dekranas, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu dalam mendukung pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Tri Suswati Tito Karnavian, dalam sambutannya menekankan pentingnya tata kelola kelembagaan yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Tri Suswati, penguatan tata kelola mencakup struktur organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, mekanisme koordinasi, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga monitoring dan evaluasi.
“Kelembagaan yang kuat tentunya membutuhkan tata kelola yang jelas. Seluruh aspek tersebut perlu dibangun secara sistematis agar setiap unsur dapat menjalankan perannya secara optimal,” ujar Tri Suswati.
Ia menjelaskan, Dekranas, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu memiliki tugas dan karakteristik yang berbeda. Namun, ketiga kelembagaan tersebut memiliki keterkaitan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, sinergi dengan pemerintah melalui perangkat daerah perlu terus diperkuat dengan tetap berpedoman pada tugas dan fungsi masing-masing kelembagaan.
“Dengan berpedoman pada regulasi, kita dapat memperkuat sinergi antara Dekranas, Dekranasda, Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” katanya.
Sementara itu, Yulinda Sayuti mengatakan rapat tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan pelaksanaan program dengan arah penguatan kelembagaan di tingkat nasional.
“Rapat ini menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan di daerah. Kami tentu akan membawa hasil dan arahan dari forum ini untuk mendukung pelaksanaan program di Kota Lhokseumawe,” ujar Yulinda.
Menurut Yulinda, sinergi lintas kelembagaan menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat agar berjalan secara terarah dan terkoordinasi.
“Kami akan terus membangun kolaborasi antara Dekranas, TP PKK dan TP Posyandu bersama pemerintah daerah dan para mitra, sehingga setiap program dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkelanjutan,” katanya.
Selain penguatan tata kelola, rapat tersebut juga membahas ruang kolaborasi di bidang keluarga, ekonomi lokal, dan pelayanan dasar.
Forum tersebut turut membahas peluang kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, perbankan, akademisi, komunitas, dan media.
Hasil pembahasan selanjutnya diarahkan menjadi rencana tindak lanjut yang terukur dan dapat dipantau pelaksanaannya.
Dalam kegiatan tersebut, Yulinda Sayuti turut didampingi perwakilan dari unsur TP PKK, Tim Pembina Posyandu, Dekranasda, dan Bappeda Kota Lhokseumawe.***
