Byklik.com | Lhokseumawe – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lhokseumawe menindak 1.175 unit knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong selama periode Agustus hingga Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, polisi juga mengamankan enam unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen kendaraan.
Penindakan ini merupakan bagian dari upaya Polres Lhokseumawe dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan.
Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan mengatakan, penggunaan knalpot brong masih menjadi salah satu persoalan yang dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan kebisingan. Terlebih, suara bising kendaraan yang digeber pada malam hari dapat mengganggu waktu istirahat dan kenyamanan warga.
“Dari hasil penindakan selama tiga bulan, kami telah mengamankan sebanyak 1.175 unit knalpot brong. Selain itu, terdapat enam unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen kendaraan,” ujar Ahzan dalam konferensi pers di Gedung Serbaguna Polres Lhokseumawe, Jumat, 6 November 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Inf. Faisal, Asisten I Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Lhokseumawe Mirdha Ihsan, Kasat Lantas Polres Lhokseumawe AKP Irfan Firdaus, Kepala Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Rudi Hidayat, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe Fauzi, serta perwakilan Jasa Raharja Lhokseumawe.
Ahzan menjelaskan, sebagian besar kendaraan yang sebelumnya diamankan telah dikembalikan kepada pemiliknya setelah mereka menunjukkan dokumen kelengkapan kendaraan dan mengganti knalpot brong dengan knalpot standar sesuai spesifikasi pabrikan.
Sementara itu, enam unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen hingga konferensi pers berlangsung masih belum diambil oleh pemiliknya. Pihak kepolisian telah menunggu selama kurang lebih tiga bulan agar pemilik kendaraan datang dengan membawa dokumen kepemilikan dan kelengkapan kendaraan yang sah.
Terkait dasar penindakan, Ahzan menyampaikan bahwa penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis ditertibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta aturan mengenai ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.
Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, petugas juga memperagakan penggunaan alat pengukur tingkat kebisingan atau sound level meter. Alat tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan yang dihasilkan knalpot kendaraan bermotor.
Berdasarkan penjelasan petugas, ambang batas kebisingan sepeda motor dibedakan berdasarkan kapasitas mesin. Kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 80 cc memiliki batas kebisingan maksimal 77 desibel (dB), kendaraan berkapasitas 80–175 cc maksimal 80 dB, sedangkan kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 175 cc maksimal 83 dB.
Pengukuran tersebut diperagakan dengan jarak sekitar 50 sentimeter dari ujung knalpot sesuai metode pengujian yang disampaikan petugas.
Ahzan mengimbau masyarakat, khususnya pengguna kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat, agar menggunakan knalpot sesuai standar teknis dan spesifikasi pabrikan.
Imbauan serupa juga ditujukan kepada pemilik bengkel dan toko suku cadang. Mereka diminta tidak memperjualbelikan knalpot yang tidak sesuai standar teknis untuk penggunaan yang melanggar ketentuan.
Menurut Ahzan, penggunaan knalpot standar merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak lagi menggunakan knalpot brong yang dapat menimbulkan gangguan kebisingan.
Sebagai tindak lanjut penegakan aturan, sebanyak 1.175 knalpot brong yang telah diamankan tersebut direncanakan akan dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan mesin gerinda di lokasi kegiatan.
Penindakan tersebut merupakan hasil sinergi Polres Lhokseumawe bersama Kodim 0103/Aceh Utara, Pemerintah Kota Lhokseumawe, dan Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe. Perwakilan Jasa Raharja juga turut diundang dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari koordinasi lintas instansi untuk mendukung keselamatan berlalu lintas dan penanganan kecelakaan kendaraan bermotor.
Melalui kerja sama lintas instansi tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas semakin meningkat. Dengan demikian, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Kota Lhokseumawe dapat terus terjaga.***
