Byklik.com | Meulaboh – Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Universitas Teuku Umar (UTU) memperjuangkan kepastian status kepegawaian 2.606 dosen dan tenaga kependidikan eks Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) dari 35 perguruan tinggi di Indonesia. Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto melalui penyerahan dokumen permohonan alih status PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Penyerahan dokumen berlangsung saat kunjungan Presiden Prabowo ke Kabupaten Nagan Raya, Rabu, 11 November 2026. Upaya tersebut dilakukan dengan dukungan dan restu Rektor UTU, Prof. Dr. Nyak Amir.
Sebagai bentuk dukungan institusi, Rektor UTU menugaskan Nurlian, S.Sos., M.Sos., anggota Presidium Forum PPPK UTU, untuk menyerahkan dokumen permohonan tersebut kepada Presiden.
Rektor UTU, Prof. Dr. Nyak Amir, mengatakan aspirasi dosen dan tenaga kependidikan eks PTNB perlu mendapat perhatian pemerintah karena menyangkut kepastian masa depan sekaligus penghargaan terhadap pengabdian mereka dalam membangun perguruan tinggi negeri.
“Universitas Teuku Umar memberikan dukungan terhadap perjuangan Forum PPPK dalam menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah. Para dosen dan tenaga kependidikan tersebut merupakan bagian dari perjalanan dan pembangunan perguruan tinggi negeri. Kami berharap aspirasi yang disampaikan kepada Presiden dapat memperoleh perhatian dan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang memberikan kepastian serta rasa keadilan bagi mereka,” ujar Nyak Amir.
Sementara itu, Nurlian menjelaskan perjuangan alih status PPPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) PTNB menjadi PNS telah berlangsung cukup lama. Berbagai jalur komunikasi dan advokasi telah ditempuh, termasuk menyampaikan aspirasi kepada sejumlah lembaga dan instansi pemerintah.
Forum bersama perwakilan dari 35 PTNB juga telah beberapa kali menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Namun, hingga kini, mereka mengaku belum memperoleh penyelesaian konkret atas tuntutan tersebut.
“Harapan kami, melalui penyampaian dokumen permohonan ini secara langsung kepada Bapak Presiden, suara dan aspirasi kami dapat didengar serta memperoleh perhatian serius dari pemerintah. Permintaan kami hanya satu, yaitu pengalihan status PPPK BAST PTNB menjadi PNS melalui mekanisme hukum berupa diskresi Presiden, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Nurlian.
Ia menyebutkan, aspirasi tersebut mewakili 2.606 dosen dan tenaga kependidikan dari 35 PTNB di seluruh Indonesia. Menurutnya, persoalan yang mereka hadapi bukan sekadar perubahan status pekerjaan, melainkan juga menyangkut kepastian masa depan, perlindungan hak, serta pengakuan negara terhadap pengabdian mereka dalam membangun dan mengembangkan perguruan tinggi negeri.
Nurlian juga menyoroti persoalan keadilan dalam proses penegerian PTNB. Dalam proses tersebut, aset berupa tanah dan bangunan telah diserahkan kepada negara melalui mekanisme BAST. Namun, dosen dan tenaga kependidikan yang tercantum dalam dokumen serah terima tersebut belum memperoleh kepastian perubahan status kepegawaian sebagaimana yang diharapkan.
“Padahal, kami merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan institusi pendidikan tinggi tersebut. Kami berharap negara memberikan perhatian yang proporsional terhadap pengabdian dosen dan tenaga kependidikan yang telah menjadi bagian dari perjalanan perguruan tinggi negeri,” ujarnya.
Melalui dukungan Rektor UTU dan penyampaian dokumen langsung kepada Presiden, Forum PPPK UTU berharap pemerintah dapat mempertimbangkan penyelesaian yang memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi 2.606 dosen dan tenaga kependidikan eks PTNB.
Bagi forum, tuntutan alih status tersebut tidak hanya berkaitan dengan masa depan para pegawai, tetapi juga menyangkut pengakuan atas pengabdian sumber daya manusia yang selama ini turut membangun dan menjaga keberlangsungan pendidikan tinggi negeri di Indonesia.
