Byklik.com | Jakarta – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria meminta perguruan tinggi tidak menjadikan Generative AI sebagai pengganti proses berpikir mahasiswa. Teknologi kecerdasan buatan tersebut harus ditempatkan sebagai mitra pembelajaran yang tetap mengedepankan kemampuan berpikir kritis, etika, dan integritas akademik.
Hal itu disampaikan Nezar dalam Seminar Nasional dan Bimbingan Teknis Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang diikuti secara daring dari Jakarta Pusat, Jumat, 7 Agustus 2026.
Nezar mengatakan perkembangan Generative AI telah mengubah posisi teknologi tersebut dalam kehidupan manusia. AI kini tidak lagi sekadar digunakan sebagai alat bantu produktivitas, tetapi mulai menjadi bagian dari proses kognitif manusia.
“Generative AI yang sekarang tidak lagi sekadar alat bantu produktivitas kita, tapi juga telah menjadi infrastruktur kognitif yang membentuk cara manusia berpikir, belajar, dan mengambil keputusan,” kata Nezar.
Menurutnya, perkembangan AI yang berlangsung pesat turut meningkatkan perhatian dunia akademik terhadap pentingnya tata kelola AI yang kontekstual dan berbasis nilai, khususnya di lingkungan perguruan tinggi.
Karena itu, Nezar mendorong dosen pengampu MKWK menerapkan tiga langkah strategis dalam menghadapi perkembangan Generative AI. Ketiganya meliputi reorientasi pedagogi, penguatan literasi AI berbasis nilai, serta pembangunan kolaborasi lintas sektor.
Ia menekankan, reorientasi pedagogi diperlukan agar AI tidak mengambil alih peran mahasiswa dalam berpikir dan menganalisis persoalan.
“Perlu reorientasi pedagogi yang menjadikan Generative AI sebagai mitra dialektis dalam pembelajaran, bukan pengganti proses berpikir kritis mahasiswa,” ujarnya.
Selain itu, literasi AI berbasis nilai perlu diperkuat agar mahasiswa tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami cara kerja, potensi bias, serta keterbatasannya.
“Kita harus pastikan bahwa mahasiswa memahami cara kerja AI, bias dan keterbatasan AI, sekaligus menautkannya dengan wawasan kebangsaan dan kesadaran akan kedaulatan digital bangsa,” kata Nezar.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam menghadapi transformasi digital. Menurutnya, kampus tidak boleh hanya menjadi objek perubahan teknologi, tetapi harus terlibat aktif dalam membentuk kebijakan dan etika penggunaan AI di Indonesia.
Nezar menambahkan, kedaulatan digital tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang dimiliki suatu negara. Lebih dari itu, kedaulatan digital juga bergantung pada ketangguhan karakter masyarakat dalam menghadapi perubahan teknologi.
“Ketangguhan karakter warga menjadi salah satu fondasi penting agar bangsa mampu menghadapi perubahan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
