Byklik.com | Jakarta – Bupati Aceh Barat, Tarmizi, mengusulkan percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU), termasuk kelanjutan pembangunan Irigasi Lhok Guci yang diperkirakan masih membutuhkan anggaran sekitar Rp2,5 triliun.
Usulan tersebut disampaikan saat Tarmizi bertemu Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU, Mayjen TNI Arnold A.P. Ritiauw, serta Direktur Jenderal Bina Marga di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026.
Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh Barat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, serta sejumlah kepala balai.
Selain kelanjutan pembangunan Irigasi Lhok Guci, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mengusulkan pembangunan jaringan irigasi sekunder dan tersier, pengaman tebing sungai, kolam retensi, serta pembangunan jalan dan jembatan guna mendukung ketahanan pangan, memperkuat konektivitas wilayah, dan mengurangi risiko bencana.
Dalam pertemuan tersebut, Tarmizi menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar pada Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan pengaman tebing sungai serta jaringan irigasi sekunder dan tersier di Aceh Barat. Nilai itu meningkat dibandingkan alokasi pada 2025 yang sebesar Rp10 miliar.
Sementara itu, pembahasan mengenai kelanjutan pembangunan Irigasi Lhok Guci masih berlangsung di tingkat kementerian. Pada Tahun Anggaran 2025, proyek tersebut telah memperoleh dukungan dana sebesar Rp35 miliar. Namun, untuk menyelesaikan keseluruhan pembangunan, kebutuhan anggaran diperkirakan masih mencapai sekitar Rp2,5 triliun.
Di sektor jalan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar pada 2025 untuk pembangunan Jalan Inpres Daerah (IJD) ruas RGM–Meureubo.
Untuk Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah mengajukan empat paket pekerjaan. Namun, akibat keterbatasan anggaran pemerintah pusat, baru satu paket yang berpeluang diakomodasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap Kementerian PU dapat menyetujui dua paket pekerjaan sehingga total dukungan anggaran yang diterima dapat mencapai sekitar Rp28 miliar.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan pengaman tebing sungai dan muara yang mengalami kerusakan akibat bencana. Program tersebut diharapkan dapat dibiayai melalui skema Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas Rehab Rekon), sementara rincian anggaran dan jenis pekerjaan yang disetujui masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
Dalam upaya mengurangi risiko banjir, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat turut mengusulkan pembangunan kolam retensi dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp300 miliar. Saat ini, penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) masih berlangsung melalui koordinasi dengan Balai Teknik Pantai Buleleng, Balai Teknik Sungai Solo, serta Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan Bandung.
Menurut Tarmizi, pemerintah daerah terus mengawal penyusunan DED tersebut melalui koordinasi intensif antara Dinas PUPR Aceh Barat dan sejumlah balai teknis Kementerian PU agar seluruh persyaratan teknis dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
Dalam pertemuan itu juga dibahas tantangan pembangunan infrastruktur di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Sebagai salah satu alternatif percepatan pelaksanaan proyek, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Kementerian PU mendiskusikan kemungkinan pembiayaan melalui skema pinjaman luar negeri (*loan*) yang difasilitasi pemerintah pusat.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU dijadwalkan berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) guna membahas aspek teknis dan skema pembiayaan sejumlah proyek prioritas yang diusulkan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap berbagai usulan tersebut dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat sehingga pembangunan infrastruktur strategis dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, memperkuat konektivitas wilayah, mengurangi risiko bencana, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.***
