Byklik.com | Idi Rayeuk – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mulai membangun 2.033 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak banjir yang tersebar di sejumlah kecamatan. Peluncuran pembangunan dilakukan Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky di Gampong Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Senin, 31 Agustus 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Al-Farlaky meninjau lokasi pembangunan huntap di Gampong Keude Blang. Ia bersama rombongan kemudian melihat langsung lokasi pembangunan huntap di Gampong Meunasah Puuk, Kecamatan Idi Rayeuk.
“Ini merupakan starting awal kita membangun sebanyak 2.033 rumah huntap in situ yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Timur,” kata Al-Farlaky.
Menurut Al-Farlaky, pembangunan huntap tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang terdampak banjir. Pemerintah daerah, kata dia, telah mengarahkan pihak-pihak yang terlibat untuk mempercepat pembangunan di sejumlah lokasi.
Meski demikian, ia mengingatkan agar percepatan pembangunan tidak mengurangi kualitas dan kelayakan rumah yang dibangun.
“Ini merupakan awal dan menjadi percontohan pembangunan huntap. Tidak berhenti di sini, pembangunan akan kita teruskan ke seluruh titik yang tersebar di berbagai kecamatan terdampak banjir,” ujarnya.
Pemkab Bentuk Tim Teknis
Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membentuk tim teknis yang bertugas mengawasi proses pembangunan huntap di lapangan.
“Tim teknis akan mengawasi seluruh pengerjaan pembangunan huntap di Aceh Timur. Kita ingin kualitas bangunan yang diterima masyarakat benar-benar sesuai dengan yang diharapkan,” tegas Al-Farlaky.
Selain huntap in situ, Pemkab Aceh Timur juga mendorong penyelesaian pembangunan huntap komunal di sejumlah wilayah yang masih menghadapi kendala, terutama terkait kesiapan lahan.
Al-Farlaky menyebut salah satu kendala berada di Kecamatan Idi Rayeuk, terutama lahan yang berkaitan dengan aset PJKA. Pemerintah daerah masih menunggu surat dari pemerintah pusat mengenai pelimpahan kewenangan pengelolaan lahan tersebut kepada pemerintah daerah.
“Untuk huntap komunal memang masih ada beberapa kendala, terutama terkait lahan. Di Idi Rayeuk kita masih menunggu surat dari Jakarta mengenai pelimpahan kewenangan pengelolaan tanah kepada pemerintah. Setelah itu, lahan akan kita serahkan kepada masyarakat penerima huntap komunal,” jelasnya.
Menurut Al-Farlaky, persoalan lahan juga masih ditangani di sejumlah wilayah lain, termasuk Kecamatan Serbajadi dan Simpang Jernih.
Untuk pembangunan huntap di Lokop, penanganannya akan dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sementara pembangunan huntap di Serbajadi akan melibatkan Kementerian PKP dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Di sejumlah kecamatan lainnya, pemerintah daerah juga telah mengarahkan pihak pelaksana untuk membangun rumah contoh sebanyak 10 unit di masing-masing lokasi.
Rumah contoh tersebut antara lain direncanakan dibangun di Kecamatan Madat, Indra Makmur, Peureulak Barat, serta sejumlah wilayah di pesisir timur Aceh Timur.
Bupati Apresiasi Dukungan Pemerintah Pusat
Al-Farlaky menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat atas dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Aceh Timur sejak penanganan awal bencana hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Apresiasi juga disampaikan kepada BNPB, Kementerian Dalam Negeri, serta kementerian terkait lainnya atas perhatian dan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Aceh Timur.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kementerian terkait, Kepala BNPB, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, atas sumbangsih dan bantuan kepada Kabupaten Aceh Timur mulai dari awal bencana sampai dengan saat ini,” kata Al-Farlaky.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut, khususnya dalam penanganan infrastruktur pascabencana serta penyaluran bantuan kepada masyarakat yang masih terdampak.
“Kami terus berharap pemerintah pusat tidak bosan-bosan memperhatikan korban banjir di Kabupaten Aceh Timur, baik dalam penanganan infrastruktur maupun penyaluran bantuan-bantuan lainnya,” pungkas Al-Farlaky.***
