Byklik.com | Jakarta – SKK Migas resmi menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat perlindungan sistem informasi dan transaksi elektronik di sektor hulu minyak dan gas bumi di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber terhadap sektor strategis nasional.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dan Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi di kantor SKK Migas, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.
Kolaborasi ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat keamanan data dan sistem digital industri hulu migas guna menjaga keberlanjutan operasional sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.
Dalam sambutannya, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menegaskan transformasi digital di industri hulu migas berlangsung sangat cepat dan kini menjadi tulang punggung operasional sektor energi nasional.
“Digitalisasi telah menjadi tulang punggung operasional, mulai dari eksplorasi, pengolahan data geologi dan geofisika, hingga pengendalian fasilitas produksi secara real-time,” ujar Djoko.
Djoko menilai ancaman terhadap sistem digital industri migas memiliki risiko besar karena sektor tersebut termasuk industri berisiko tinggi atau high-risk industry.
“Gangguan terhadap sistem digital tidak hanya berdampak pada aspek bisnis, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan manusia, lingkungan, serta keberlangsungan operasi produksi,” katanya.
Menurut Djoko, luasnya wilayah operasi industri hulu migas, mulai dari daerah terpencil hingga offshore platform di wilayah perbatasan negara, membuat kebutuhan terhadap sistem keamanan siber yang tangguh dan terintegrasi semakin mendesak.
Ia menegaskan perlindungan keamanan siber di sektor migas kini menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam geopolitik energi dunia.
Sementara itu, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi memastikan pihaknya siap mendukung kebutuhan pengamanan aset digital dan sistem elektronik SKK Migas maupun Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
“BSSN siap memberikan dukungan, termasuk pembentukan sistem keamanan dan konektivitas dengan mitra kerja di industri hulu migas,” ujar Nugroho.
Nugroho menilai keamanan siber kini menjadi bagian dari risiko bisnis yang wajib dimitigasi secara serius seiring percepatan digitalisasi di berbagai sektor strategis nasional.
Ia berharap kerja sama tersebut segera ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan implementasi program konkret di lingkungan SKK Migas.
“Kerja sama BSSN dengan SKK Migas merupakan bagian dari arahan Presiden agar seluruh lembaga memperkuat kolaborasi,” katanya.
Selama ini, SKK Migas dan BSSN telah menjalankan sejumlah program strategis, di antaranya pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT), pemanfaatan tanda tangan elektronik, hingga assessment kerentanan dan penguatan tata kelola keamanan siber di industri hulu migas.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem respons insiden siber, serta standardisasi praktik keamanan digital di seluruh ekosistem industri hulu migas.
Pemerintah berharap transformasi digital sektor migas dapat berjalan seiring dengan penguatan ketahanan siber nasional demi menjaga produksi energi dan kedaulatan digital Indonesia.
