Byklik.com | Lhokseumawe – Pemerintah Kota Lhokseumawe bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mengevaluasi langsung perkembangan pemulihan infrastruktur pascabencana di sejumlah lokasi di Kota Lhokseumawe, Selasa, 1 Septembet 2026.
Monitoring dilakukan untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kondisi faktual di lapangan serta kebutuhan masyarakat terdampak. Tim juga mengidentifikasi berbagai kendala yang masih membutuhkan penanganan dan tindak lanjut.
Kegiatan diawali dengan rapat koordinasi antara Pemerintah Kota Lhokseumawe, Tim Satgas PRR Pusat, dan tim pendamping lapangan di Aula Kantor Wali Kota Lhokseumawe.
Dalam rapat tersebut, para pihak membahas perkembangan program rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya penanganan infrastruktur serta sejumlah lokasi yang masih membutuhkan tindak lanjut.
Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar mengatakan monitoring secara langsung diperlukan agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
“Pemko Lhokseumawe telah melakukan revitalisasi waduk dan normalisasi saluran irigasi untuk pemulihan pascabencana. Kami mengapresiasi Satgas PRR dalam evaluasi dan monitoring ini agar proses pemulihan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sayuti.
Tinjau Waduk Pusong hingga Huntap
Setelah rapat koordinasi, Tim Satgas PRR bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Lhokseumawe melanjutkan monitoring ke sejumlah lokasi yang berkaitan dengan penanganan pascabencana.
Salah satu lokasi yang ditinjau adalah Waduk Pusong di Kecamatan Banda Sakti. Waduk seluas sekitar 40 hektare tersebut merupakan salah satu infrastruktur yang berfungsi mendukung pengendalian banjir di Kota Lhokseumawe.
Peninjauan kemudian dilanjutkan ke lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) di Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu. Tim melihat perkembangan pembangunan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan serta kendala yang masih ditemukan di lapangan.
Monitoring juga mencakup sektor pertanian dan infrastruktur pendukung. Di kawasan Ujong Pacu, tim meninjau kondisi lahan tambak dan pertanian serta kebutuhan penanganan yang berkaitan dengan pemulihan pascabencana.
Selanjutnya, tim menuju kawasan Cot Trieng untuk melihat kondisi saluran irigasi tersier dan kebutuhan normalisasi. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu pendukung aktivitas pertanian masyarakat di wilayah tersebut.
Hasil Monitoring Jadi Dasar Tindak Lanjut
Hasil peninjauan lapangan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan antara Pemerintah Kota Lhokseumawe, Satgas PRR Pusat, dan pihak terkait untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.
Identifikasi kondisi di masing-masing lokasi diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Pemerintah Kota Lhokseumawe bersama Satgas PRR juga akan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perangkat teknis dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Monitoring lapangan diharapkan menjadi dasar dalam menentukan langkah pemulihan yang tepat, terukur, dan berkelanjutan, terutama untuk memastikan infrastruktur terdampak dapat kembali berfungsi serta mendukung aktivitas masyarakat.***
