Byklik.com | Palu – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat.
Arahan itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegas Prabowo.
Presiden menegaskan, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan telah menarik perhatian berbagai bangsa selama ratusan tahun. Potensi tersebut, menurutnya, harus dikelola dengan mengutamakan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Ratusan tahun bangsa-bangsa datang ke Nusantara kita, ratusan tahun. Memang dia ke sini mau piknik, mau wisata? Dia ke sini karena kita sangat kaya dengan segala komoditas mineral dan segala yang dibutuhkan oleh dunia ada di Nusantara ini. Dari ratusan tahun sampai sekarang,” ujar Presiden.
Prabowo menilai besarnya potensi sumber daya alam Indonesia belum sepenuhnya diikuti sistem pengelolaan yang mampu memastikan manfaat ekonominya dinikmati masyarakat dalam negeri.
Ia menyoroti praktik pemanfaatan kekayaan alam yang dinilai lebih menguntungkan pihak tertentu, sementara sebagian hasilnya justru mengalir ke luar negeri.
“Anda adalah pemimpin umat. Anda adalah pemimpin rakyat. Anda lebih dekat dari rakyat. Anda ada di daerah-daerah. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita, bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar, dan alhamdulillah hasilnya tidak tinggal di Indonesia. Saya bertanya, saya bertanya kepada banyak profesor itu, ini sistem apa?” tegasnya.
Menurut Prabowo, pemerintah sedang berupaya memperbaiki berbagai persoalan dalam tata kelola ekonomi nasional, termasuk praktik penyalahgunaan kewenangan dan kepentingan yang menghambat optimalisasi penerimaan negara.
Pembenahan tersebut, kata dia, bertujuan menyelamatkan kekayaan rakyat agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh masyarakat, termasuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan.
“Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Prabowo.
Presiden juga menegaskan bahwa pembenahan ekonomi nasional harus berlandaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Ia menyebut prinsip ekonomi kekeluargaan merupakan amanat para pendiri bangsa yang harus menjadi pedoman dalam pengelolaan kekayaan dan pembangunan ekonomi nasional.
“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang,” katanya.
Selain pembenahan sektor ekonomi, Prabowo menilai perbaikan tata kelola politik dan kepemimpinan nasional juga diperlukan untuk memastikan perubahan berjalan efektif.
Ia mengajak para pemimpin politik berani mengevaluasi sistem yang berjalan dan mengoreksi setiap penyimpangan yang ditemukan.
“Ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan. Sekarang pemimpin-pemimpin politik. Saya bicara dengan para ketua umum. Berani nggak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi, penyimpangan, koreksi,” ujar Presiden.
Tidak hanya sektor pertambangan, Prabowo juga menekankan pentingnya pengawasan kegiatan ekspor untuk mencegah manipulasi pelaporan komoditas yang berpotensi merugikan negara.
Ia menyampaikan pemerintah menerapkan mekanisme ekspor melalui satu pintu dengan melibatkan lembaga yang ditunjuk. Mekanisme tersebut diharapkan memperkuat pengawasan sekaligus memastikan pencatatan volume komoditas sesuai kondisi sebenarnya.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” pungkas Prabowo.
