Berita UtamaHeadline

Mualem Bahas Dana Otsus hingga Bendera Aceh dengan Prabowo

Avatar
×

Mualem Bahas Dana Otsus hingga Bendera Aceh dengan Prabowo

Sebarkan artikel ini
Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 November 2026. [Foto: Humas Aceh]

Byklik.com | Banda Aceh – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 November 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis Aceh, mulai dari keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), persoalan bendera Aceh, hingga status kawasan Blang Padang.

Dalam pertemuan itu, Mualem didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, T. Irsyadi. Keduanya menyampaikan sejumlah aspirasi dan perkembangan terkini di Aceh yang membutuhkan perhatian serta koordinasi pemerintah pusat.

Keberlanjutan dan optimalisasi Dana Otsus menjadi salah satu isu yang dibahas. Dana tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Baca Juga  Prabowo–PPATK Bahas Aliran Dana, Pengawasan Diperketat

Selain itu, persoalan bendera Aceh dan status kawasan Blang Padang turut menjadi perhatian. Blang Padang merupakan kawasan yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Aceh sehingga keberadaan serta statusnya perlu mendapat perhatian.

Mualem juga menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas daerah. Menurutnya, perdamaian yang telah terbangun di Aceh harus terus dipelihara melalui kerja sama seluruh elemen masyarakat serta dukungan pemerintah pusat.

“Kita ingin semua persoalan dan aspirasi Aceh dapat dibicarakan dengan baik bersama pemerintah pusat. Dana Otsus harus terus diperjuangkan keberlanjutannya dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Begitu juga persoalan bendera, Blang Padang, serta berbagai perkembangan di Aceh, semuanya perlu mendapat perhatian dan penyelesaian yang baik,” ujar Mualem.

Baca Juga  Prabowo Dorong Transformasi BUMN dan Optimalisasi Aset Negara

Ia menegaskan, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat merupakan langkah penting untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat sekaligus memastikan pembangunan Aceh berjalan berkelanjutan.

“Yang paling utama adalah bagaimana Aceh tetap aman, damai, dan pembangunan berjalan dengan baik. Kita ingin hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat semakin kuat demi kepentingan masyarakat dan masa depan Aceh,” tutup Mualem.