Byklik.com | Banda Aceh—Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) menilai Pemerintah Aceh masih lalai melindungi Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi risiko bencana ekologis.
Legal and Advocacy Officer HAkA, Musrafiyan, mengatakan, kerusakan tutupan hutan di kawasan Ekosistem Leuser menjadi salah satu persoalan serius yang belum ditangani secara memadai oleh pemerintah, terutama setelah bencana banjir dan longsor melanda Aceh.
Berdasarkan data tim Geographic Information System (GIS) HAkA yang dipaparkan pada Januari 2026, sekitar 80 persen penurunan tutupan hutan terjadi di kawasan hutan yang berada di luar areal penggunaan lain (APL).
Dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Jumat (13/11/2026), Musrafiyan menyampaikan, Pemerintah Aceh perlu mengambil tanggung jawab lebih serius terhadap perlindungan kawasan tersebut. Menurutnya, persoalan penanganan bencana tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga kelalaian pemerintah daerah.
Ia merujuk Pasal 150 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan mandat kepada Pemerintah Aceh untuk melakukan perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara lestari.
Terkait itu, HAkA mengidentifikasi tiga persoalan utama. Pertama, pembiaran terhadap kerusakan Ekosistem Leuser melalui maraknya pembukaan lahan ilegal, perambahan hutan, serta penerbitan atau rekomendasi perizinan yang dinilai bermasalah. Aktivitas tersebut memperparah kerusakan daerah resapan air dan bentang alam yang berfungsi sebagai penahan bencana.
Kedua, pengabaian status Ekosistem Leuser dalam kebijakan tata ruang. Pemerintah Aceh dinilai belum tegas mengintegrasikan kawasan tersebut sebagai kawasan strategis dalam instrumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh, baik yang berlaku maupun yang sedang disusun.
Ketiga, lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi. Pemerintah Aceh dinilai belum melakukan pengawasan intensif serta belum mengambil tindakan administratif maupun hukum secara konkret terhadap aktivitas alih fungsi lahan yang melanggar ketentuan.
Atas kondisi tersebut, HAkA mendesak Gubernur Aceh memastikan perlindungan Ekosistem Leuser terintegrasi secara tegas dalam kebijakan tata ruang dan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang merusak kawasan hutan.
Masri mengingatkan, tanpa pemulihan ekosistem dan penghentian kerusakan hutan, bencana ekologis berpotensi terus berulang. Apalagi, banjir masih terjadi di sejumlah wilayah Aceh meskipun proses pemulihan pascabencana belum sepenuhnya selesai.[]
