Byklik.com| Banda Aceh–Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana melayangkan kritik keras terhadap pernyataan Presiden yang mengklaim bahwa proses pemulihan pascabencana di Aceh telah rampung 100 persen. Klaim berulang yang disampaikan saat kunjungan ke sejumlah daerah terdampak tersebut dinilai sebagai laporan “asal bapak senang” yang sangat kontras dengan penderitaan dan fakta riil di lapangan.
Menjelang satu tahun peringatan bencana ekologis di Aceh, alih-alih pulih, masyarakat justru terus diterpa bencana berulang akibat lambatnya penanganan dan tidak adanya prioritas pembangunan berbasis mitigasi. Koalisi mencatat hanya pada bulan November 2026 saja telah terjadi 13 kejadian bencana ekologis—seperti banjir bandang di Gayo Lues, jebolnya kembali tanggul Krueng Meureudu di Pidie Jaya, hingga ambruknya jembatan darurat di Aceh Tengah dan Aceh Tamiang—yang berdampak pada 9.498 kepala keluarga atau 37.566 jiwa.
Koalisi menilai pemerintah daerah tidak boleh terus-menerus mengikuti alur pemerintah pusat atau bersembunyi di balik gengsi politik tanpa transparansi anggaran. Jika kapasitas fiskal dan sumber daya Pemerintah Aceh sudah tidak mampu menanggung seluruh beban pemulihan, maka pemerintah daerah harus berani menyatakan secara terbuka kepada publik dan meminta status bencana nasional.
Berdasarkan catatan evaluasi satu tahun bencana ekologis tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana yang terdiri atas AJI Banda Aceh, LBH Banda Aceh, HAkA, WALHI Aceh, MaTA, KontraS Aceh, dan YKPI mengeluarkan 8 tuntutan tegas kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, yang mewakili Koalisi dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat, 13 November 2026.
“Pertama, Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan bencana ekologis di Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional,” kata Alfian.
Kedua, menuntut Pemerintah Aceh agar memberikan pernyataan terbuka kepada publik bahwa daerah tidak mampu menangani percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana ekologis secara mandiri.
Ketiga, menuntut Pemerintah Aceh untuk segera secara resmi mengusulkan penetapan status bencana nasional kepada Pemerintah Pusat.
Keempat, mempercepat pemulihan bencana ekologis dengan memastikan seluruh korban memperoleh hak atas tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, serta pemulihan mata pencaharian.
“Kelima, melakukan pemulihan ekologis secara komprehensif, terutama pada kawasan hutan, daerah aliran sungai (DAS), kawasan hulu, dan wilayah yang mengalami kerusakan lingkungan,” katanya.
Koalisi juga mendesak agar dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan serta aktivitas pertambangan (legal maupun ilegal), perkebunan, dan pemanfaatan kawasan hutan yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
Ketujuh, melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan dan menyebabkan meningkatnya risiko bencana ekologis.
“Kedelapan, membuka informasi anggaran penanggulangan dan pemulihan bencana secara transparan, termasuk alokasi, realisasi, kebutuhan anggaran, serta sumber pembiayaannya.”[]
