Byklik.com | Banda Aceh—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh bersama sejumlah elemen masyarakat sipil tengah menempuh gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap Presiden dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penanganan bencana di Aceh dan Sumatera.
Gugatan tersebut dilatarbelakangi penilaian bahwa pemerintah belum menjalankan kewajibannya dalam mencegah dan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, termasuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan sebagaimana mestinya.
Hal itu disampaikan Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana di Banda Aceh, Jumat, 13 November 2026.
Ia juga membantah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut banyak daerah terdampak bencana di Aceh telah pulih 100 persen. Menurutnya, kondisi di lapangan masih menunjukkan banyak persoalan yang belum diselesaikan.
Ia menyebut masih terdapat rumah warga yang hancur dan belum dibangun kembali, keluarga yang tinggal di hunian sementara, serta permukiman yang tertimbun lumpur dan kayu gelondongan. Sejumlah jembatan, jalan, sawah, perkebunan, sekolah, dan fasilitas publik juga belum sepenuhnya pulih.
“Jadi, klaim Presiden yang berulang kali mengatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Sumatera sudah selesai 100 persen merupakan kebohongan dan pembodohan publik,” ujarnya.
LBH juga menilai pemerintah belum menunjukkan kesiapan menghadapi potensi bencana susulan. Banjir yang kembali terjadi di Gayo Lues dalam beberapa waktu terakhir, termasuk kerusakan jembatan dan rumah warga, menjadi bukti bahwa upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana belum berjalan optimal.
Selain itu, LBH mengkritik tata kelola sumber daya alam yang dinilai turut berkontribusi terhadap bencana ekologis. Menurutnya, kerusakan lingkungan tidak bisa hanya dikaitkan dengan pembalakan dan pertambangan ilegal, tetapi juga harus melihat aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang memperoleh izin resmi pemerintah.
Ia menilai pemerintah pusat maupun daerah belum menunjukkan tanggung jawab yang memadai dalam penanganan bencana. Bahkan, alasan keterbatasan anggaran yang kerap disampaikan pemerintah dinilai bukan pembenaran atas lambatnya pemulihan, mengingat negara tetap mengalokasikan anggaran untuk berbagai program lainnya.
Melalui gugatan di PTUN Jakarta, LBH Banda Aceh bersama elemen masyarakat sipil berharap pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewajibannya dalam perlindungan masyarakat dari risiko bencana, sekaligus memastikan penanganan dan pemulihan pascabencana tidak berhenti pada klaim administratif semata.[]
