Byklik.com | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi dan literasi keuangan. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembahasan mengenai kepemilikan rekening masyarakat mengacu pada hasil survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,62 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan tercatat 63,57 persen.
“Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian untuk literasi keuangan sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga.
Airlangga menilai capaian tersebut relatif baik jika dibandingkan dengan standar yang digunakan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Meski demikian, pemerintah akan terus mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan agar akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin luas.
Untuk mendukung arahan Presiden, pemerintah akan mempersiapkan penyediaan rekening bagi masyarakat melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Data yang digunakan akan bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Airlangga menjelaskan data kependudukan tersebut nantinya akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Pemerintah juga akan memperkuat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai bagian dari pengembangan sistem pembayaran digital.
“Gateway system-nya menggunakan QRIS. Ini disiapkan agar literasi dan inklusi keuangan kita bisa mencapai tingkat yang lebih optimal. Ke depannya, berbagai program akan dikirimkan melalui rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” kata Airlangga.
Pemerintah berharap penyediaan rekening dan penguatan sistem pembayaran digital tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta mendorong peningkatan literasi keuangan di Indonesia.***
