Byklik.com | Blang Bintang – Pemerintah pusat masih mengupayakan penyelesaian polemik penggunaan Bendera Aceh atau Bendera Bulan Bintang yang hingga kini belum mencapai kesepakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan keputusan akhir terkait persoalan tersebut berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Yusril mengatakan, sejumlah alternatif penyelesaian telah dibahas bersama berbagai pihak. Namun, keputusan mengenai langkah yang akan diambil nantinya menjadi kewenangan Presiden.
“Beberapa alternatif berupa pilihan sudah sering didiskusikan, didialogkan. Dan kata akhir nanti tentu ada Bapak Presiden Republik Indonesia yang akan memutuskan,” ujar Yusril dalam konferensi pers di ruang VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Jumat, 6 November 2026.
Ia menjelaskan, polemik Bendera Aceh berawal dari perbedaan penafsiran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, serta peraturan pemerintah yang mengatur penggunaan bendera daerah.
Dalam UUPA, pengaturan lebih lanjut mengenai bendera Aceh diamanatkan untuk dituangkan melalui qanun. Ketentuan tersebut kemudian diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013.
Namun, dalam pelaksanaannya muncul perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketentuan mengenai larangan penggunaan bendera yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan bendera gerakan separatis.
Yusril menyebut perbedaan pandangan tersebut telah berlangsung sejak 2013. Karena itu, pemerintah terus membuka ruang pembahasan dan dialog guna mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Dalam proses tersebut, Yusril mengaku telah mendengar pandangan Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haytar. Menurutnya, Malik Mahmud menegaskan bahwa Bendera Bulan Bintang merupakan Bendera Aceh dan bukan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Pandangan tersebut, kata Yusril, menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pencarian solusi. Ia juga mengingatkan bahwa konflik Aceh telah diakhiri melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Yusril menyampaikan optimisme bahwa polemik tersebut dapat menemukan penyelesaian pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembahasan masih diperlukan untuk merumuskan kompromi dan mencapai kesepakatan bersama.
“Saya belum bisa jawab sekarang. Ini kita mesti diskusi dulu, kita cari komprominya, ya. Kompromi dan pasti akan ada satu titik temu,” tuturnya.
