Byklik.com | Banda Aceh – Sebanyak 1.620.696 pekerja di Aceh belum terdaftar sebagai peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jumlah tersebut mencapai 74,38 persen dari total pekerja yang masuk dalam cakupan data BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, pekerja yang telah mendapatkan perlindungan baru mencapai 558.255 orang atau sekitar 25,62 persen.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, mengungkapkan kondisi tersebut dalam kegiatan media gathering BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Bagian Utara di Banda Aceh, Jumat, 6 November 2026.
Menurut Saiful, angka tersebut menunjukkan masih besarnya kesenjangan perlindungan atau protection gap bagi tenaga kerja di Aceh. Pekerja informal dan pekerja mandiri menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian karena tidak memiliki pemberi kerja yang mengurus kepesertaan jaminan sosial mereka.
Ia menilai, pemahaman pekerja informal mengenai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan masih perlu diperluas. Selain itu, sebagian pekerja masih menganggap proses pendaftaran dan pengurusan kepesertaan cukup rumit.
Padahal, pekerja mandiri dapat mendaftarkan diri secara langsung melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan juga berencana menerapkan sistem pemeringkatan bagi perusahaan berdasarkan tingkat perlindungan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerjanya.
Meski demikian, rincian indikator penilaian, mekanisme pelaksanaan, dan tindak lanjut terhadap perusahaan dengan tingkat perlindungan rendah belum dijelaskan dalam kegiatan tersebut.
Saiful turut mengingatkan pentingnya perlindungan bagi pekerja terhadap berbagai risiko kecelakaan kerja. Cakupan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tidak hanya berlaku untuk kecelakaan di lingkungan kerja, tetapi juga mencakup risiko dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja maupun sebaliknya, sesuai ketentuan yang berlaku.
Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak memperoleh pengobatan dan perawatan sesuai kebutuhan medis. Apabila untuk sementara waktu tidak mampu bekerja, peserta juga dapat menerima Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
Berdasarkan ketentuan yang disampaikan BPJS Ketenagakerjaan, santunan tersebut diberikan sebesar 100 persen dari upah selama 12 bulan pertama. Selanjutnya, peserta memperoleh 50 persen dari upah hingga dinyatakan sembuh dan dapat kembali bekerja.
Perlindungan juga diberikan kepada keluarga apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Ahli waris berhak memperoleh santunan serta manfaat beasiswa pendidikan bagi maksimal dua orang anak yang memenuhi persyaratan.
“Ketika ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, keluarga yang ditinggalkan, baik itu istri atau suami dan atau anak, juga akan kita berikan bantuan seperti beasiswa dan santunan,” kata Saiful.
Ia menjelaskan, manfaat tersebut diharapkan dapat membantu keluarga yang ditinggalkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menjamin keberlanjutan pendidikan anak.
Hingga Oktober 2026, BPJS Ketenagakerjaan mencatat telah menyalurkan manfaat jaminan sosial dengan total nilai mencapai Rp830 miliar kepada para penerima manfaat.
Namun, angka tersebut belum merinci secara khusus jumlah penerima manfaat yang berasal dari kelompok pekerja informal di Aceh.
