Byklik.com | Jantho – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menyiapkan langkah darurat untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang melanda sejumlah wilayah akibat musim kemarau. Upaya tersebut difokuskan pada penyediaan air bersih bagi masyarakat serta pencegahan gagal panen di sektor pertanian.
Langkah penanganan itu dibahas dalam rapat penanggulangan bencana kekeringan yang dipimpin Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Aula Kantor Bupati Aceh Besar, Senin, 27 Juli 2026.
Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengatakan pemerintah daerah akan mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk mengurangi dampak kekeringan, terutama terhadap kebutuhan air bersih masyarakat dan lahan pertanian yang terancam mengalami gagal panen.
“Pemkab Aceh Besar dan Forkopimda hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang terdampak kekeringan,” ujar Muharram Idris.
Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus melakukan berbagai langkah penanganan agar dampak musim kemarau dapat diminimalkan.
“Kami akan terus berupaya melakukan berbagai langkah dalam penanggulangan bencana kekeringan ini,” katanya.
Wakil Bupati Aceh Besar, Syukri, mengatakan koordinasi dengan komunitas tani di setiap kecamatan menjadi bagian penting dalam menentukan wilayah yang harus diprioritaskan dalam penanganan kekeringan.
“Semua pihak harus terus berkoordinasi dan bekerja keras agar penanganan kekeringan berjalan efektif,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya penanganan, Pemkab Aceh Besar juga menyiapkan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila status tanggap darurat kekeringan ditetapkan. Anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung kebutuhan mendesak, seperti distribusi air bersih dan pembangunan sumur bor di wilayah terdampak.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar Imam Munandar mengatakan pihaknya segera melakukan pendataan lahan pertanian yang terdampak melalui koordinasi dengan para mantri tani di seluruh kecamatan.
“Kami juga berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk memastikan tingkat dampak kekeringan yang terjadi,” kata Imam.
Selain membahas penanganan jangka pendek, rapat juga menghasilkan sejumlah usulan, di antaranya pelaksanaan salat istisqa, penetapan status darurat kekeringan, serta pembentukan posko penanganan guna memperkuat koordinasi lintas instansi.***
