Byklik.com | Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan praktik pengemasan ulang beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang kemudian dipasarkan sebagai beras premium.
Temuan awal yang disampaikan pemerintah mencapai sekitar 600 ton. Kasus tersebut kini ditindaklanjuti untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat serta jalur distribusinya.
Amran menyampaikan hal itu dalam konferensi pers mengenai perberasan di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026. Ia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik penyalahgunaan beras program pemerintah yang berpotensi merugikan masyarakat.
Menurut Amran, dugaan praktik tersebut terungkap setelah dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu, 28 Oktober 2026. Dalam kegiatan itu, pemerintah menindaklanjuti indikasi pengemasan ulang beras SPHP untuk kemudian dijual sebagai beras premium atau dicampur dengan beras jenis lain.
Ia menjelaskan, modus yang diduga dilakukan adalah membeli beras SPHP melalui Perum Bulog, kemudian membuka kemasan dan memindahkan isinya ke karung lain. Beras tersebut selanjutnya diduga dipasarkan dengan label premium atau dicampur dengan beras lain untuk memperoleh keuntungan lebih besar.
“Ini kan kejahatan. Ini dibongkar kemudian dijadikan premium atau dioplos, dicampur beras yang tidak bagus, kemudian dioplos,” kata Amran.
Amran menyebut jumlah beras yang terindikasi dalam temuan awal mencapai sekitar 600 ton. Namun, angka tersebut masih perlu didalami untuk memastikan volume sebenarnya, pihak-pihak yang terlibat, serta cakupan distribusi beras yang diduga disalahgunakan.
Ia menegaskan, beras SPHP merupakan bagian dari intervensi pemerintah untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga beras, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, penyalahgunaan beras program tersebut dinilai dapat menghilangkan manfaat kebijakan yang seharusnya diterima masyarakat.
Dalam konferensi pers tersebut, Amran menyebut harga penjualan beras SPHP kepada konsumen sebesar Rp12.500 per kilogram, sedangkan harga penjualan kepada perusahaan sebesar Rp11.500 per kilogram.
“Ini untuk membantu saudara kita yang kurang mampu, tetapi dia ambil haknya, kemudian manipulasi. Yang jelas ini kejahatan,” ujarnya.
Selain mengungkap dugaan penyelewengan tersebut, Amran juga menyoroti keberadaan mafia pangan. Ia mengkritik sejumlah pengamat yang sebelumnya mempertanyakan praktik mafia pangan dan meminta mereka mencermati dugaan kasus yang tengah ditindaklanjuti aparat penegak hukum.
“Terakhir, sampaikan kepada pengamat yang mengatakan tidak ada mafia, nah itu mafianya. Hei, bangun dari tidur! Jangan kau bela negara lain, tidak bela negeri sendiri,” ujar Amran.
Meski melontarkan kritik, Amran menyatakan tetap menghargai pengamat yang menyampaikan masukan secara konstruktif dan berdasarkan fakta. Menurutnya, kritik yang membangun diperlukan untuk memperbaiki kebijakan serta tata kelola pangan nasional.
“Kalau pengamat yang mengkritik konstruktif, saya salut, kami bangga. Tapi kalau karena dendam, ah ini yang perlu dinasihati,” katanya.
Amran juga menegaskan bahwa pangan merupakan komoditas strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan kondisi politik nasional. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menjaga produksi pertanian sekaligus memastikan harga pangan tetap terjangkau.
“Pangan ini adalah komoditas strategis, bahkan komoditas politik. Kalau ini goyang, politik kita goyang. Kalau ini bermasalah, negara kita bisa bermasalah,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Amran mengajak seluruh pihak untuk menjaga kepentingan masyarakat dan bangsa, termasuk dengan mengawasi tata kelola pangan agar tidak disalahgunakan.
“Ini tempat kelahiranmu dan di sini nanti kita semua dikubur, di republik ini. Cintai, ayo kita cintai negara yang kita cintai ini,” pungkasnya.***
