Byklik.com | Jakarta – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) memperkuat upaya pencegahan penyakit akibat infeksi Human Papillomavirus (HPV) melalui program imunisasi, skrining, dan edukasi masyarakat.
Langkah ini dilakukan untuk menekan risiko kanker serviks serta sejumlah jenis kanker lain yang berkaitan dengan infeksi HPV.
Penguatan upaya pencegahan tersebut dibahas dalam webinar bersama media dan influencer bertema “Mencegah Kesakitan dan Kematian Akibat HPV dengan Imunisasi” yang diselenggarakan secara daring, Kamis, 29 Oktober 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Kemenkes menyampaikan bahwa infeksi HPV masih menjadi persoalan kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data yang dipaparkan, sekitar 22.000 perempuan di Indonesia meninggal setiap tahun akibat kanker serviks yang berkaitan dengan infeksi HPV.
Sementara itu, data global pada 2022 mencatat sekitar 95.000 laki-laki mengalami kanker akibat HPV. Dari jumlah tersebut, sekitar 44.000 orang dilaporkan meninggal dunia.
Untuk menekan risiko infeksi dan kematian akibat HPV, pemerintah menyediakan imunisasi HPV gratis bagi anak perempuan dan laki-laki usia 10–11 tahun atau yang duduk di kelas 5 sekolah dasar (SD).
Program imunisasi HPV bagi anak perempuan telah dilaksanakan secara nasional sejak 2023. Adapun perluasan program bagi anak laki-laki mulai diterapkan pada 2026 di tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Bali.
Selain imunisasi, pemerintah juga memperkuat pencegahan melalui skrining kanker serviks bagi perempuan dewasa mulai usia 30 tahun. Program tersebut diintegrasikan dengan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Data Kemenkes menunjukkan cakupan imunisasi HPV pada anak perempuan kelas 5 SD pada 2026 mencapai 83,5 persen. Sementara itu, cakupan imunisasi pada anak laki-laki kelas 5 SD di tiga provinsi wilayah perluasan mencapai 88 persen. Sebelumnya, pada 2025, cakupan imunisasi HPV dosis tunggal pada anak perempuan kelas 5 SD tercatat sebesar 90,8 persen.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan peningkatan cakupan imunisasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain akses layanan, penyebaran hoaks dan disinformasi juga berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi.
“Imunisasi merupakan salah satu isu kesehatan yang rentan terhadap hoaks atau disinformasi. Kami mengajak rekan-rekan media, jurnalis, dan para influencer untuk tidak hanya memberitakan, tetapi juga terus aktif mengedukasi masyarakat, mengangkat fakta berbasis bukti dan meluruskan informasi-informasi yang keliru tentang imunisasi, khususnya imunisasi HPV,” kata Aji.
Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), Prof. dr. Hinky Hindra Irawan Satari, menjelaskan bahwa vaksin HPV telah melalui tahapan uji klinis sebelum digunakan dalam program imunisasi.
Ia menyampaikan bahwa reaksi setelah imunisasi dapat berbeda pada setiap orang. Beberapa reaksi yang mungkin muncul antara lain pembengkakan, kemerahan, dan nyeri di lokasi suntikan, serta pusing, lemas, demam, mual, dan muntah. Reaksi tersebut umumnya bersifat ringan dan dapat pulih.
Direktur Imunisasi Kemenkes, dr. Indri Yogyaswari, MARS, menjelaskan bahwa pemberian imunisasi HPV sejak usia anak penting untuk memberikan perlindungan lebih awal. Meski penyakit kanker akibat HPV umumnya berkembang pada usia dewasa, imunisasi dianjurkan diberikan sebelum seseorang terpapar virus tersebut.
“Kalau diberikan pada anak usia 9 sampai 14 tahun dengan hanya satu dosis, itu bisa memberikan perlindungan hampir 90 persen, angka presisinya di 88 persen perlindungannya. Akan tetapi, kalau diberikan pada usia lebih dari 20 tahun dengan diberikan dua dosis, itu paling hanya sekitar 60 persen perlindungannya. Semakin awal kita berikan, perlindungannya akan semakin tinggi, semakin besar,” jelas Indri.
Untuk memperluas akses informasi, Ketua Kelompok Kerja Risk Communication and Community Engagement (RCCE), Rizky Ika Syafitri, mengatakan pihaknya mengembangkan situs imunisasi-hpv.rcce.id. Situs tersebut menyediakan informasi mengenai HPV, kanker serviks, kanker orofaring, serta imunisasi HPV.
“Situs ini dibuat agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah. Situs ini juga dapat menjadi referensi bagi media dan influencer untuk mengembangkan konten edukasi imunisasi HPV. Selain lembar tanya jawab (FAQ), konten media sosial, video edukasi, kami juga menyediakan hasil penelitian dan berbagai kebijakan terkait imunisasi HPV di situs ini,” kata Rizky.
Melalui penguatan imunisasi, skrining, dan edukasi berbasis bukti, Kemenkes berharap masyarakat semakin memahami risiko penyakit akibat HPV serta pentingnya pencegahan sejak dini. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dan menekan angka kesakitan maupun kematian akibat kanker yang berkaitan dengan infeksi HPV.***
