Byklik.com | Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, untuk bersama-sama memerangi mafia pangan dan praktik penipuan yang merugikan rakyat.
Menurut Amran, pemberantasan mafia pangan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Amran saat menghadiri Muktamar V Wahdah Islamiyah di Jakarta, Minggu, 23 Agustus 2026. Dalam forum tersebut, ia memaparkan sejumlah program pemerintah sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi dan praktik yang merugikan masyarakat.
“Kami dapat dukungan untuk memajukan umat dan bangsa ini. Kami sampaikan seluruh program, memberantas korupsi, berantas mafia, Indonesia sejahtera, dan inilah perintah Bapak Presiden,” ujar Amran.
Tata Niaga Pangan Harus Dibenahi
Amran menegaskan, keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan perlu diikuti pembenahan tata niaga pangan. Pemerintah, kata dia, tidak boleh membiarkan praktik manipulasi mutu, permainan harga, maupun penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi membebani masyarakat.
“Kalau kita ingin berdaulat pangan, mafia dan koruptor harus kita berantas. Kalau saya membawa kebenaran, jangan biarkan saya berjalan sendiri. Mari kita bergandengan tangan demi masa depan Republik Indonesia,” tegasnya.
Ia mengatakan pemerintah tengah mengusut berbagai praktik yang diduga merugikan konsumen. Salah satu yang menjadi perhatian adalah dugaan penjualan beras dengan mutu yang tidak sesuai dengan label dan harga yang dibebankan kepada masyarakat.
Amran mengungkapkan adanya temuan beras dengan tingkat butir patah yang tinggi, tetapi dikemas dan dipasarkan seolah-olah sebagai beras berkualitas premium. Menurutnya, produk tersebut dijual dengan harga hingga sekitar Rp17.000 per kilogram.
“Ini bukan sekadar menaikkan harga. Ini menipu dan mengambil hak rakyat. Barang dengan kualitas tertentu dikemas seolah-olah barang bagus, kemudian dijual jauh di atas nilai sebenarnya,” katanya.
Selain beras, Amran juga menyinggung temuan produk pangan yang dipasarkan dengan klaim tertentu, termasuk produk yang disebut telah difortifikasi atau mengandung vitamin, tetapi diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia menegaskan pemerintah akan terus mengusut dugaan pelanggaran tersebut dan memproses pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan.
Ormas Islam Diminta Berperan Aktif
Amran mengakui upaya pemberantasan mafia pangan tidak selalu mendapat respons positif dari semua pihak. Namun, pemerintah, kata dia, tidak akan mundur selama langkah tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.
“Wajar kalau ada yang tidak senang. Yang tidak senang adalah yang punya kepentingan, yang ingin mengambil keuntungan. Tidak ada urusan. Kepentingan rakyat harus diutamakan,” ujarnya.
Karena itu, Amran mengajak organisasi kemasyarakatan, khususnya ormas Islam, turut berada di garis depan dalam mendukung pemberantasan mafia pangan dan korupsi.
“Organisasi Islam harus tampil terdepan, memberi contoh dan teladan. Kita harus menjadi contoh di dunia,” katanya.
Ketua Umum Wahdah Islamiyah KH Zaitun Rasmin menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam memberantas praktik penipuan dan mafia pangan. Menurutnya, keberanian pemerintah melakukan langkah tersebut merupakan bagian dari tugas negara yang perlu didukung bersama.
“Luar biasa, langkah-langkah ini Pak Menteri begitu berani karena memang ini tugas negara. Tentu karena dukungan dan perintah Presiden Prabowo,” ujar Zaitun.
Ia menegaskan, ormas memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah karena dinilai bertujuan untuk kemaslahatan bangsa dan negara.
“Kami dari ormas memberikan dukungan penuh bahwa ini demi kemaslahatan bangsa dan negara. Kami tidak ragu sedikit pun tentang hal tersebut,” katanya.
Zaitun berharap Mentan Amran bersama Presiden Prabowo terus mengawal agenda pemberantasan praktik yang merugikan masyarakat hingga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
“Semoga Pak Menteri dan Pak Prabowo terus memimpin langkah ini sampai sejahtera, insyaallah. Seperti cita-cita beliau, ingin mewujudkan kesejahteraan di negeri tercinta ini,” ujarnya.
Amran menegaskan, dukungan berbagai elemen masyarakat menjadi kekuatan penting bagi pemerintah dalam membenahi sektor pangan. Kolaborasi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, petani, dan masyarakat diharapkan tidak hanya menjaga keberhasilan swasembada pangan, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan pangan dirasakan masyarakat melalui harga yang wajar, mutu yang terjamin, serta tata niaga yang sehat dan berkeadilan.***
