Byklik.com | Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya kejujuran dalam pengelolaan data sebagai kunci percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai arahan Presiden Prabowo.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 di Jakarta Selatan, Senin, 27 April 2026.
“Presiden mengajak kita untuk jujur terhadap data. Meski kadang tidak sesuai harapan, data harus diterima dan diperbaiki agar bantuan tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam penyaluran bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, terdapat tiga mandat utama Presiden kepada Kementerian Sosial, yakni pemutakhiran DTSEN, penyaluran bansos tepat sasaran, serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Penanganan kemiskinan tidak hanya bansos, tapi juga pemberdayaan masyarakat dan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan,” katanya.
Gus Ipul juga mengungkapkan hasil uji coba digitalisasi bansos yang menunjukkan peningkatan akurasi data secara signifikan.
“Error data awal 77 persen, setelah menggunakan DTSEN turun menjadi 28 persen. Kita dorong terus hingga di bawah 5 persen,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut angka kemiskinan ekstrem menunjukkan tren penurunan.
Data mencatat, kemiskinan ekstrem turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025, atau berkurang sekitar 1,36 juta jiwa.
“Ke depan, sinergi lintas sektor akan terus diperkuat untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026,” ujar Muhaimin.
Pemerintah optimistis, dengan penguatan data, digitalisasi, serta program pemberdayaan, target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai sesuai rencana.
