Byklik.com | Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan fiskal, memperkuat kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta meningkatkan kepercayaan internasional terhadap perekonomian Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat memberikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.
Dalam kesempatan itu, Purbaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPR RI atas pandangan, masukan, dan dukungan terhadap RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
“Pemerintah menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPR RI atas pandangan, masukan, dan dukungannya terhadap RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2025. Seluruh tanggapan tersebut menjadi bahan masukan yang sangat berguna dalam peningkatan pengelolaan keuangan negara di masa depan,” kata Purbaya.
Ia mengatakan, pengelolaan APBN yang akuntabel kembali tercermin dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPR RI.
“Pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen dan konsistensi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini juga merupakan hasil upaya pemerintah bersama para pemangku kepentingan, terutama dukungan DPR RI dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.
Purbaya menambahkan, kolaborasi yang erat antara pemerintah dan DPR RI turut memperkuat kepercayaan dunia internasional terhadap kondisi fiskal Indonesia. Hal tersebut, menurutnya, tercermin dari keputusan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) yang mempertahankan peringkat kredit (sovereign credit rating) Indonesia pada level BBB dengan prospek (outlook) stabil.
“Kami juga ingin menyampaikan kabar baik bahwa dukungan dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPR RI turut memperkuat kepercayaan dunia internasional. Lembaga pemeringkat S&P mempertahankan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil,” katanya.
Menutup penyampaiannya, Purbaya berharap sinergi antara pemerintah dan DPR RI terus diperkuat agar APBN tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.***
