Berita Utama

Mendagri: Pemerintahan hingga Layanan Publik di Sumatra Berangsur Normal Pascabencana

Avatar
×

Mendagri: Pemerintahan hingga Layanan Publik di Sumatra Berangsur Normal Pascabencana

Sebarkan artikel ini
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian serahkan sapi secara simbolis kepada Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, Jumat, 13 Februari 2026. [Foto: Humas Kemendagri]

Byklik.com | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan seluruh pemerintahan mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga kantor desa di wilayah Sumatra kini telah kembali aktif beroperasi pascabencana yang melanda sejumlah daerah.

Hal tersebut disampaikan Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra usai mengikuti rapat pemulihan pascabencana bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Mendagri mengatakan pemerintah pusat bersama seluruh kementerian dan lembaga terkait terus bergerak mempercepat pemulihan di berbagai sektor.

“Satgas dan seluruh kementerian lembaga terkait sudah bergerak demi memulihkan Sumatra. Kantor desa ada beberapa yang terdampak, meskipun sudah berjalan operasional, tapi ada yang masih di huntara, ada di kantor, di rumah kepala desa dan yang lain-lain,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, layanan dasar masyarakat seperti listrik, BBM, dan internet pada umumnya sudah kembali berjalan normal. Namun, masih terdapat beberapa desa yang terisolir akibat akses jalan longsor, terutama di wilayah Aceh Tengah dan Tapanuli Tengah.

Baca Juga  Pemerintah Siap Menahan Mafia Tanah Pasca Bencana

“Rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan puskesmas juga relatif semua sudah baik, tapi akan dioptimalkan lagi oleh Menteri Kesehatan. Ada beberapa puskesmas pembantu,” katanya.

Meski sejumlah desa masih terisolir, Tito memastikan seluruh jalur jalan nasional di Sumatra kini telah kembali terhubung, termasuk sejumlah jembatan yang sebelumnya rusak dan kini difungsikan kembali secara sementara.

“Kemudian jembatan nasional juga baik, terhubung meskipun temporer,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut DPR bersama pemerintah melalui Satgas PRR telah membahas rencana induk pemulihan wilayah Sumatra beserta dukungan anggarannya.

“Rencana induk untuk pemulihan Sumatra dan anggarannya juga sudah disetujui,” kata Dasco.

Sebelumnya, Tito Karnavian juga menyampaikan perkembangan pemulihan di sejumlah provinsi terdampak banjir di Sumatra berdasarkan data per 24 Mei 2026. Menurutnya, mayoritas daerah kini telah berangsur normal berkat kerja bersama pemerintah pusat dan daerah sejak masa tanggap darurat hingga transisi pemulihan.

Baca Juga  Komisi III DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Andrie Yunus

Di Sumatra Barat, dari 16 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 13 daerah dinyatakan telah normal atau mencapai sekitar 80 persen pemulihan. Sementara daerah yang masih membutuhkan perhatian khusus yakni Agam dan Padang Pariaman.

Untuk Sumatra Utara, dari 19 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 16 daerah telah kembali normal. Sedangkan daerah yang masih memerlukan perhatian yakni Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.

Sementara di Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 10 daerah telah kembali normal. Sedangkan tujuh daerah yang masih memerlukan perhatian meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.