Byklik.com | Jakarta – Bareskrim Polri mengungkap lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Arab Saudi dan Turki, pengantin pesanan untuk warga negara China, hingga perekrutan warga negara Indonesia (WNI) sebagai militer bayaran di Rusia.
Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Lima perkara itu disampaikan dalam konferensi pers di lobi Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengatakan, lima perkara tersebut tercatat dalam lima laporan polisi. Kasus-kasus itu melibatkan sejumlah pola perekrutan yang diduga berujung pada eksploitasi korban.
“Perkara yang kami tangani saat ini mencakup berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, pengantin pesanan, hingga perekrutan WNI sebagai tentara bayaran di luar negeri. Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. Siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya, perkara ini akan terus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Nurul.
Menurut Nurul, TPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Modusnya terus berkembang dengan memanfaatkan media sosial, kemajuan teknologi, serta kondisi ekonomi masyarakat yang rentan.
Ia menegaskan, penanganan lima perkara tersebut dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta perspektif perlindungan korban.
Modus Penempatan PMI Nonprosedural
Dalam perkara pertama, penyidik mengungkap dugaan TPPO dengan modus penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi. Kasus ini bermula dari perekrutan seorang perempuan berinisial M yang dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji Rp1,2 juta.
Korban diberangkatkan pada Agustus 2024. Namun, pada Februari 2026, keluarga menerima informasi bahwa korban meninggal dunia di Arab Saudi.
Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan lima tersangka yang diduga berperan sebagai perekrut lapangan, sponsor, serta pihak perusahaan yang terlibat dalam pengurusan dokumen dan visa. Salah satu perusahaan yang disebut dalam penyidikan adalah PT Alpa Nusantara Perdana.
Perkara kedua berkaitan dengan perekrutan tujuh perempuan dari sejumlah daerah di Indonesia. Mereka dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di luar negeri melalui jalur Singapura dan Turki.
Para korban difasilitasi dalam pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan, penampungan, hingga tiket perjalanan. Namun, upaya pemberangkatan tersebut berhasil digagalkan petugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026. Dalam perkara ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka.
Pengantin Pesanan dan Militer Bayaran
Pada perkara ketiga, Bareskrim mengungkap dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Para korban dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China dengan iming-iming mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan Rp4 juta hingga Rp5 juta.
Hasil penyidikan menemukan dugaan praktik perdagangan perempuan melalui jaringan agen di Indonesia, Hong Kong, dan China. Foto-foto perempuan Indonesia diduga dikirimkan kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin. Nilai transaksi yang disebut dalam perkara ini mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta untuk setiap perempuan.
Dalam kasus tersebut, penyidik mengidentifikasi tiga korban dan menetapkan tiga tersangka. Para tersangka diduga memiliki peran sebagai pengantin pria, perekrut, serta pihak yang membantu pemalsuan dokumen kependudukan dan perjalanan.
Bareskrim juga mengungkap dua perkara dugaan TPPO dengan modus perekrutan WNI sebagai militer bayaran di Rusia.
Pada perkara keempat, lima WNI diduga direkrut melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram dengan iming-iming pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, serta tenaga medis di perusahaan pertambangan Rusia.
Para korban dijanjikan gaji sebesar 3.000 dolar AS dan bonus penandatanganan kontrak sebesar 10.000 dolar AS. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pekerjaan yang dijanjikan diduga tidak sesuai dengan kenyataan. Para korban justru dipekerjakan sebagai militer bayaran.
Penyidik menetapkan seorang tersangka berinisial MI yang diduga bertanggung jawab atas perekrutan tersebut. MI juga diduga memperoleh keuntungan sebesar 1.000 dolar AS untuk setiap orang yang direkrut melalui dompet aset kripto.
Sementara itu, perkara kelima mengungkap dugaan jaringan perekrutan WNI sebagai militer bayaran di Rusia melalui media sosial, seperti TikTok, Facebook, dan Instagram.
Para calon korban dijanjikan bonus bergabung sebesar 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta, gaji 3.000 dolar AS per bulan, serta biaya keberangkatan gratis.
Dalam perkara ini, dua tersangka berinisial IG dan HS telah ditetapkan dan ditahan. Dari tujuh WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.
Nurul menegaskan, penanganan TPPO tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku, tetapi juga mengungkap seluruh jaringan yang diduga terlibat. Jaringan tersebut mencakup perekrut, pihak yang membiayai, pengatur perjalanan, penerima keuntungan, hingga aliran dana.
“Polri akan terus melakukan pendalaman untuk mengungkap siapa perekrutnya, siapa yang membiayai, siapa yang mengatur perjalanan, siapa yang menerima keuntungan, bagaimana aliran dananya, serta siapa saja yang berada di balik jaringan tersebut,” tegasnya.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji dan bonus besar, terutama jika informasi tersebut disebarkan melalui media sosial tanpa kejelasan legalitas dan prosedur penempatan.
“Masyarakat harus memastikan keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi, menggunakan perusahaan penempatan PMI yang terdaftar, memiliki kontrak kerja, asuransi, serta visa kerja yang sesuai. Jangan mudah menyerahkan data pribadi kepada perekrut yang tidak jelas identitas dan legalitasnya,” imbau Nurul.
KP2MI Cabut Izin Perusahaan
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Brigjen Pol. Guritno Wibowo menjelaskan, pihaknya telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap PT Alpa Nusantara Perdana (ANP) yang diduga terlibat dalam penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi.
Guritno menyampaikan, pada 30 September 2025, Kementerian P2MI menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penempatan PMI melalui Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Nomor 20 Tahun 2025.
Setelah perusahaan menyelesaikan kewajibannya, sanksi tersebut diakhiri pada 17 November 2025. Meski demikian, perusahaan tetap berada dalam pengawasan selama 12 bulan.
Namun, pada Februari 2026, kembali muncul pengaduan terkait seorang PMI bernama Sudari SM yang telah meninggal dunia. Hasil pendalaman menemukan dugaan keterlibatan kembali PT ANP dalam memfasilitasi pengurusan visa kerja melalui akun NJAS. Sementara itu, nama korban tidak tercantum dalam data yang sebelumnya disampaikan perusahaan kepada kementerian.
“Mengingat pelanggaran kembali terjadi pada masa pengawasan, Kementerian P2MI mengambil tindakan tegas dengan mencabut SIP2MI PT ANP melalui Keputusan Menteri Perlindungan Migran Nomor 1876 Tahun 2026 tanggal 10 September 2026. Dengan pencabutan tersebut, PT ANP tidak lagi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan usaha penempatan pekerja migran Indonesia,” jelas Guritno.
Ia menambahkan, koordinasi dengan Bareskrim Polri terus dilakukan melalui pertukaran informasi serta penyampaian data dan dokumen pendukung untuk membantu proses penegakan hukum.
Tersangka Dijerat UU TPPO
Sementara itu, Kasubdit III Ditipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan, para tersangka dalam lima perkara tersebut dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Yolanda mengingatkan masyarakat agar mewaspadai tawaran menjadi tentara asing dengan iming-iming gaji dan bonus besar. Menurut dia, perekrutan semacam itu dapat menjadi modus perdagangan orang apabila dilakukan dengan tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan ekonomi, dan berujung pada eksploitasi.
“Polri tidak menghalangi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Kami justru ingin memastikan masyarakat dapat bekerja secara aman melalui prosedur yang benar dan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Jangan tergiur janji, jangan abaikan prosedur, dan jangan takut melapor,” tegas Yolanda.
Selain penegakan hukum, Ditipid PPA-PPO Bareskrim Polri juga mengintensifkan upaya pencegahan melalui program Rise and Speak, edukasi dan kampanye kepada masyarakat, serta penguatan sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra nasional maupun internasional.
Polri mengajak masyarakat mengenali berbagai modus TPPO, mencegah perekrutan ilegal, melindungi korban, serta melaporkan setiap indikasi perdagangan orang kepada aparat penegak hukum.***
