Byklik.com | Pekanbaru – Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera menetapkan dua orang berinisial K (40) dan R (46) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengangkutan kayu ilegal di perairan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas mengamankan sekitar 18 ton kayu meranti beserta satu unit kapal KM Lisa 82 GT 6.
Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik menerima penyerahan tiga orang dari Bea Cukai. Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan dan gelar perkara untuk menilai alat bukti serta peran masing-masing pihak. Dari tiga orang yang diserahkan, dua di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan pengungkapan perkara tersebut menunjukkan pentingnya keterpaduan peran dan kewenangan antarlembaga dalam melindungi sumber daya hutan Indonesia.
“Perlindungan hutan adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dan kekuatan berbagai institusi. Kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bea Cukai atas kerja sama yang telah terbangun dengan Gakkum Kehutanan,” katanya, Jumat, 13 November 2026.
Menurut Dwi Januanto, pengungkapan kasus tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi penegakan hukum kehutanan secara nasional. Ia menegaskan tidak boleh ada celah bagi kejahatan kehutanan akibat perbedaan batas kewenangan maupun wilayah kerja antarlembaga.
“Negara harus hadir dengan langkah yang terpadu, konsisten, dan saling menguatkan dalam menjaga kekayaan hutan Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemberantasan peredaran kayu ilegal merupakan bagian dari pembenahan tata kelola kehutanan. Langkah tersebut juga bertujuan memperkuat kepastian hukum, melindungi kepentingan negara, serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Dwi Januanto menilai peredaran kayu ilegal berpotensi merugikan negara, melemahkan tata kelola kehutanan, dan mengganggu iklim investasi. Karena itu, setiap hasil hutan yang beredar harus dipastikan berasal dari sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita ingin membangun sektor kehutanan yang tertib, transparan, dan memiliki daya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya hutan Indonesia,” katanya.
Pengungkapan perkara ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima Tim Satuan Tugas Patroli Laut Bea Cukai mengenai dugaan pengangkutan kayu ilegal dari Kampung Balak menuju Tanjung Kedabu menggunakan KM Lisa 82.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Satgas Patroli Laut Terpadu Jaring Sriwijaya menggunakan kapal patroli BC-9002 untuk melakukan pemantauan dan penyisiran di jalur perairan yang diperkirakan dilalui kapal tersebut. Operasi itu juga didukung pemantauan dari Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal).
Petugas kemudian menemukan KM Lisa 82 di perairan Selat Kungkung, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan, petugas menemukan sekitar 18 ton kayu meranti yang tidak dilengkapi dokumen pengangkutan kayu yang sah.
Atas temuan tersebut, Bea Cukai menyerahkan penanganan perkara beserta tiga orang yang diamankan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera untuk diproses lebih lanjut.
Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik menetapkan K dan R sebagai tersangka berdasarkan alat bukti dan peran masing-masing dalam dugaan tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu. Penyidikan masih dikembangkan untuk menelusuri asal-usul kayu serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyediaan dan pengirimannya.
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, mengatakan penyidik akan terus mengembangkan perkara tersebut sekaligus memperkuat pengawasan terhadap peredaran hasil hutan, mulai dari kawasan asal hingga jalur distribusi.
“Penyidikan akan terus kami kembangkan untuk menelusuri asal-usul kayu, pihak pemasok, dan pihak lain yang diduga terlibat. Kami juga akan memperkuat koordinasi dengan pengelola kawasan hutan di tingkat tapak, Bea Cukai, kepolisian, serta instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan peredaran hasil hutan, baik melalui jalur darat maupun laut,” katanya.
Hari menjelaskan, upaya pencegahan harus dimulai dari kawasan asal dengan didukung pertukaran informasi, deteksi dini, dan pengawasan bersama pada jalur distribusi. Melalui kolaborasi lintas instansi, setiap indikasi pelanggaran diharapkan dapat direspons lebih cepat sehingga peredaran kayu ilegal bisa dicegah sebelum menimbulkan kerusakan hutan yang lebih luas.
“Kami mengapresiasi jajaran Bea Cukai dan masyarakat yang telah berperan dalam pengungkapan perkara ini,” ujarnya.
Kementerian Kehutanan terus memperkuat pengawasan peredaran hasil hutan dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal yang mengancam kelestarian hutan. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama lintas instansi, pemanfaatan informasi masyarakat, serta penelusuran asal-usul dan jalur distribusi hasil hutan.
Langkah ini diarahkan untuk melindungi sumber daya hutan, menjaga penerimaan negara, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang taat aturan, serta memastikan hutan tetap menjalankan fungsi ekologisnya bagi kehidupan masyarakat dan generasi mendatang.
