Byklik.com | Blang Bintang – Presiden Prabowo Subianto menyetujui pengembalian fungsi lahan Blang Padang di Banda Aceh sebagai tanah wakaf peninggalan Sultan Iskandar Muda. Pemerintah pusat kini menyiapkan sejumlah tahapan administratif dan hukum untuk menyelesaikan status lahan yang selama ini tercatat sebagai barang milik negara (BMN).
Persetujuan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, dalam konferensi pers di Gedung VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Jumat, 6 November 2026.
Dalam kesempatan itu, Yusril didampingi Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan dan Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi.
“Pak Presiden sudah memberikan petunjuk, beliau setuju bahwa lahan Blang Padang itu dikembalikan kepada fungsinya semula sebagai lahan wakaf dari Sultan Iskandar Muda,” ujar Yusril.
Ia menjelaskan, pengembalian status Blang Padang tidak dapat dilakukan sekaligus karena harus melalui sejumlah prosedur administratif dan hukum.
Tahapan awal yang akan dilakukan adalah pengukuran ulang lahan. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan penetapan status tanah wakaf oleh Mahkamah Syariah Aceh.
Selanjutnya, pemerintah akan mencabut Surat Keputusan Menteri Keuangan yang selama ini menetapkan Blang Padang sebagai barang milik negara. Lahan tersebut diketahui berada dalam pengelolaan Kementerian Pertahanan melalui Pangdam Iskandar Muda.
Setelah seluruh tahapan diselesaikan, Blang Padang direncanakan kembali berstatus sebagai tanah wakaf. Pengelolaannya akan melibatkan takmir masjid sebagai nazir, sedangkan Pemerintah Aceh berperan sebagai wakif.
Sebagai pengganti lahan yang selama ini dimanfaatkan Kementerian Pertahanan, pemerintah juga telah menyepakati penyediaan anggaran melalui APBN untuk pembelian lahan baru.
Yusril menegaskan, pemerintah pusat terus bekerja menyelesaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Aceh. Ia meminta masyarakat memberikan waktu karena proses penyelesaian membutuhkan tahapan yang tidak singkat.
“Jadi, supaya masyarakat Aceh paham bahwa kami tidak diam. Kami bekerja untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi mohon sabar karena ini perlu waktu,” katanya.
Selain status Blang Padang, Yusril menyebut terdapat dua persoalan lain yang tengah dibahas pemerintah, yakni polemik Bendera Aceh dan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Terkait persoalan bendera, pemerintah telah mengumpulkan berbagai dokumen, termasuk Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang berkaitan dengan ketentuan dalam UUPA serta Nota Kesepahaman atau MoU Helsinki.
Yusril menjelaskan, UUPA telah memberikan ruang bagi pengaturan bendera Aceh melalui qanun. Namun, pembahasan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 kemudian memunculkan perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.
Ia mengungkapkan, pemerintah telah berdialog dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, Wakil Gubernur Aceh, pimpinan dan anggota DPRA, serta sejumlah tokoh masyarakat untuk mencari jalan keluar.
Menurutnya, sejumlah alternatif penyelesaian telah dibicarakan. Meski demikian, keputusan akhir terkait polemik tersebut tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah proses penyelesaian berbagai persoalan tersebut, Yusril juga mengajak masyarakat Aceh menjaga ketenangan dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu konflik.
Ia secara khusus menyinggung insiden di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada Rabu, 4 November 2026, yang terjadi saat pelaksanaan kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari dan menyebabkan seorang warga meninggal dunia.
“Jangan sampai terjadi peristiwa seperti tanggal 4 kemarin. Ya, kita berharap mudah-mudahan itu terakhir kali terjadi,” tutup Yusril.
