Byklik.com | Makkah – Persoalan kepadatan jemaah di Mina kembali menjadi perhatian dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Meski pelaksanaan haji tahun ini dinilai berjalan baik, keterbatasan ruang dan fasilitas di kawasan Mina masih menjadi tantangan bagi jemaah Indonesia.
Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Marwan Dasopang, menilai persoalan tersebut tidak bisa terus berulang tanpa solusi jangka panjang.
“Secara keseluruhan penyelenggaraan haji berjalan baik. Tahapan-tahapan awal hingga puncak pelaksanaan ibadah berlangsung sesuai agenda. Kita patut mengapresiasi berbagai pihak yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada jemaah. Namun kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama,” kata Marwan Dasopang dalam rilis yang diterima Parlementaria di Mina, Makkah, Arab Saudi, Jumat, 29 Mei 2026.
Menurut Politisi Fraksi PKB itu, keterbatasan kapasitas kawasan Mina menyebabkan kepadatan sulit dihindari, terutama saat jutaan jemaah berkumpul untuk menjalani mabit dan lempar jumrah.
Selain persoalan ruang, Timwas Haji DPR RI juga menerima berbagai laporan terkait fasilitas dasar yang dinilai belum optimal, mulai dari pendingin udara yang tidak berfungsi maksimal hingga pasokan air yang kurang memadai.
“Kita menerima berbagai masukan terkait fasilitas di Mina. Ada persoalan AC yang tidak berfungsi optimal, ketersediaan air yang kurang memadai, serta berbagai kendala lain yang muncul akibat tingginya kepadatan jemaah dalam satu kawasan yang sangat terbatas,” ujarnya.
Marwan menilai pemerintah perlu mulai mempertimbangkan formula baru, termasuk pembangunan tenda bertingkat sebagai solusi jangka panjang apabila perluasan kawasan Mina tidak lagi memungkinkan.
“Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, maka perlu dipertimbangkan berbagai opsi seperti tenda bertingkat atau skema lain yang memungkinkan ruang bagi jemaah menjadi lebih longgar dan manusiawi,” katanya.
Selain pembangunan fisik, DPR juga mendorong optimalisasi skema tanazul untuk mengurangi kepadatan di Mina. Dalam skema tersebut, sebagian jemaah diperbolehkan mabit di hotel dengan pengaturan khusus.
Marwan memperkirakan sekitar 60 ribu jemaah Indonesia berpotensi mengikuti skema tersebut dari total sekitar 201 ribu jemaah Indonesia tahun ini.
“Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda,” jelasnya.
Namun demikian, ia menegaskan penerapan skema tanazul maupun pembangunan fasilitas baru membutuhkan kajian mendalam serta koordinasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi.
“Persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia,” tegasnya.
