Byklik.com | Kalimantan Timur – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) mengungkap 37 laporan polisi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Januari hingga 28 Oktober 2026. Dari penanganan perkara tersebut, penyidik menetapkan 33 tersangka yang terdiri atas 31 orang dan dua korporasi.
Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro menyampaikan pengungkapan itu dalam konferensi pers penegakan hukum karhutla yang digelar Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim bersama polres dan polresta jajaran, Kamis, 29 Oktober 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolda didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum, Direktur Reserse Kriminal Khusus, serta Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kaltim.
Selain memaparkan perkembangan penegakan hukum, Kapolda juga menyampaikan data kejadian karhutla di wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan data kumulatif sejak Januari hingga 28 Oktober 2026, tercatat 15.747 titik panas (hotspot) dan 10.461 titik api (fire spot). Adapun luas lahan yang terbakar mencapai 6.516,81 hektare.
Kabupaten Berau mencatat 4.008 titik panas, disusul Kabupaten Kutai Timur sebanyak 3.300 titik dan Kabupaten Paser sebanyak 3.000 titik. Data tersebut dilansir dari TBN Kaltim.
Dari sisi luas lahan terbakar, Kabupaten Kutai Kartanegara menempati posisi teratas dengan sekitar 1.661 hektare. Berikutnya Kabupaten Berau dengan 1.252 hektare dan Kabupaten Kutai Barat sekitar 1.200,1 hektare.
Dalam penanganan hukum, Polda Kaltim bersama jajaran menangani 30 laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana oleh perorangan dan tujuh laporan yang berkaitan dengan korporasi. Seluruh laporan tersebut telah memasuki tahap penyidikan.
Sebaran penanganan perkara meliputi Ditreskrimsus Polda Kaltim sebanyak empat laporan, Polres Berau sembilan laporan, Polres Kutai Kartanegara tujuh laporan, Polresta Samarinda lima laporan, dan Polres Kutai Timur lima laporan.
Selanjutnya, Polres Paser dan Polres Penajam Paser Utara masing-masing menangani dua laporan. Sementara itu, Polresta Balikpapan dan Polres Kutai Barat masing-masing menangani satu laporan polisi.
Kapolda Kaltim menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap perkara karhutla akan terus dilakukan. Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam melindungi lingkungan serta mencegah kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Selain berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat, tindakan tersebut dapat berimplikasi hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana.
Polda Kaltim berharap keterlibatan kepolisian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan serta penanganan karhutla. Sinergi berbagai pihak dinilai penting untuk mengurangi risiko kebakaran dan dampak yang ditimbulkannya di Kalimantan Timur.***
